Jakarta, Gatra.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui program koordinasi supervisi pencegahan (korsupgah) terintegrasi di wilayah Papua Barat.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, salah satunya dilakukan dengan mendorong evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang dinilai masih jauh dari optimal.

"Selain itu, dalam kesempatan monitoring evaluasi (monev) yang berlangsung pekan ini, 7-11 Oktober 2019 KPK juga terus mendorong seluruh pemda di Papua Barat menggali potensi pajak daerah," ujar Febri saat dikonfirmasi, Kamis (10/10).

Febri menegaskan KPK fokus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah karena besar kecilnya PAD merupakan salah satu indikator kemandirian finansial daerah. Artinya, semakin besar PAD suatu daerah, maka semakin berkurang ketergantungan finansial pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

"Karenanya, salah satu fokus korsupgah KPK adalah optimalisasi penerimaan daerah (OPD) yang bersumber dari sekurangnya 11 jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota," jelas Febri.

Febri menambahkan, Rabu kemarin (9/10) KPK telah memfasillitasi koordinasi untuk kerja sama antara Bupati/Walikota se-Provinsi Papua Barat dengan Bank Papua untuk pemasangan alat rekam pajak terhadap wajib pungut pajak (Wapu) daerah di sektor perhotelan, restoran, dan tempat hiburan.

"Pemasangan alat rekam pajak difokuskan di Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong serta beberapa kabupaten yang dinilai mempunyai potensi ekonomi serta infrastruktur teknologi informasi yang memadai," pungkasnya.