Jakarta, Gatra.com - Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menegaskan tidak ada ruang dan kompromi bagi kelompok lain yang menyebarkan ideologi selain Pancasila.

"Tak ada kompromi terhadap kelompok maupun perorangan yang coba-coba menghasut dan menyebarkan ideologi lain selain Pancasila," tuturnya di Kantor BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (17/10). 

Ia menambahkan, selain menjadi dasar didirikannya NKRI, Pancasila juga sebagai pedoman dan falsafah hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, selanjutnya, kedudukan Pancasila sudah final sebagai kristalisasi tatanan sistem nilai bangsa Indonesia.

"Pancasila adalah final dan mengikat seluruh warga negara yang hidup dalam wilayah hukum NKRI dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote," ujar Bahtiar. 

Selain itu, dia menjelaskan, beberapa nilai dalam Pancasila harus dihadirkan dan diimplementasikan dalam interaksi kehidupan masyarakat sehari-hari. Dia juga mengimbau aparatur negara untuk menjadi contoh dalam mengaplikasikan nilai Pancasila di lingkungan kerja, masyarakat serta keluarganya.

"Mendukung Mendagri, bahwa aparatur yang tak menerima Pancasila wajib diberi sanksi tegas karena yang bersangkutan tak pantas jadi aparatur NKRI yang berdasarkan Pancasila," pungkasnya.