_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Jakarta, Gatra.com - Deputi Koordinator KontraS, Feri Kusuma mengatakan, mayoritas masyarakat Indonesia akan merasa keberatan apabila para penanggung beban Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu kembali mendapat bagian dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf.
"Kita berharap tidak ada lagi nama-nama yang terlibat dalam kejahatan HAM, korupsi dan sebagainya dalam kabinet Pak Jokowi," kata Feri di Kantornya, Jakarta, Senin (21/10).
Ia menekankan, Jokowi harus bisa memperhitungkan hal ini dengan matang. Pasalnya, dalam kabinet Jokowi-JK sebelumnya, posisi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) diisi oleh Wiranto yang dianggap memiliki beban HAM di masa orde baru lalu.
"Jadi harus bersih, Pak Jokowi benar-benar memperhitungkan persoalan ini, tidak menempatkan orang seperti Pak Wiranto dalam kabinetnya. Termasuk Pak Prabowo, dia bertanggung jawab, terhadap kasus penghilangan orang secara paksa," tegasnya.
Terlebih, terdapat empat rekomendasi yang disampaikan anggota panitia khusus komisi III DPR RI fraksi PDIP mengenai HAM.
"Empat rekomendasi ini pertama pengadilan HAM adhoc, untuk kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa. Kedua rehabilitasi kepada korban. Ketiga pencarian terhadap orang 13 orang itu. Keempat, ratifikasi konvensi orang hilang," jelasnya.
Sayangnya, empat rekomendasi ini dinilai Feri tidak berjalan satu pun. Bahkan, ia menilai jika Jokowi masih menempatkan penanggung beban HAM masa lalu dalam kabinetnya, malah merupakan kesalahan besar.
"Kita tidak akan menjadi negara yang lebih baik kalau kita masih memberi jabatan terhadap nama-nama yang bertanggungjawab tersebut," pungkasnya.
