Home Hukum Pidato Jokowi Bahas Ekonomi, KontraS : Jangan Lupa Janji Selesaikan Beban Sosial Politik

Pidato Jokowi Bahas Ekonomi, KontraS : Jangan Lupa Janji Selesaikan Beban Sosial Politik

Jakarta, Gatra.com - Presiden Jokowi telah menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan dalam pidatonya di pelantikan presiden dan wakil presiden 2019-2024. Lima langkah strategis disebutkan Jokowi akan menjadi prioritas yakni pembangunan SDM unggul, pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, reformasi birokrasi, serta transformasi ekonomi.

Menanggapi hal ini, Deputi Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Feri Kusuma menilai Jokowi melupakan janjinya pada 2014 lalu untuk menyelesaikan beban sosial politik Indonesia.

"Untuk menunjang ekonomi menjadi lebih baik, menjadi negara kita lebih maju, tentu kita semua setuju. Tapi jangan kemudian mengabaikan tentang pembangunan manusia, penghormatan terhadap HAM, penghormatan terhadap para korban," kata Feri di kantornya di Jakarta, Senin (21/10).

Feri mengingatkan, sistem pemerintahan saat ini merupakan buah hasil dari gerakan reformasi pada 1998 lalu. Sayangnya, kasus pelanggaran HAM pada para korban '98 tidak pernah terselesaikan hingga kini.

"Jokowi yang menjanjikan itu [pada 2014 lalu], seharusnya bisa menyelesaikan itu. Apalagi katanya Jokowi kenal dengan Widji Thukul. Tapi tidak ada upaya untuk mencari keberadaannya beserta 12 orang lagi dalam kasus penghilangan orang itu," jelasnya.

Padahal, pada 2014 lalu, Jokowi memberikan rasa optimis pada masyarakat untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM lama. Namun, menurut Feri, faktanya dalam lima tahun ini, Jokowi gagal menyelesaikan kasus-kasus itu.

Bahkan, Feri mengaku pesismis pada masa jabatan periode kedua Jokowi untuk bisa menyelesaikan janjinya. Pasalnya, lima tahun pemerintahan Jokowi-JK memberikan banyak kekecewaan terkait penanganan kasus pelanggaran HAM.

"Tapi di balik itu kita berharap Jokowi bisa membangkitkan kembali semangat publik, semangat para korban pelanggaran HAM. Sehingga optimisme bisa tumbuh, kepercayaan kepada penegak hukum, dan pemerintahan Jokowi. Karena ke depan negara kita akan menjadi negara lebih baik tentu kita harus memanusiakan persolan yang hari ini belum tuntas," tutup Feri.

125