Kupang, Gatra.com - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat Kamis (24/10) di GOR Flobamora Oepoi menghukum Kepala Biro Tata Pemerintahan Doris Rihi dan semua stafnya Squat Jump sebanyak 15 kali.
Hukuman tidak lazimnya itu diberikan Gubernur Viktor saat rapat kerja akbar Pemprop NTT dengan 2.300 Kepala Desa, Lurah, Camat, Bupati/ Walikota se NTT karena masalah sound system/ mikrofon tidak berfungsi.
Hukuman itu bermula ketika Kakanwil Agama Provinsi NTT Sarman Marselinus memimpin doa pada seremoni pembukaan rapat kerja tersebut. Pada saat doa dilaksanakan terjadi gangguan pada pengeras suara, sehingga menyebabkan doa yang dibawakan Kakawil Agama itu tidak terdengar jelas. Bahkan pada saat Karo Tatapem Doris Rihi menyampaikan laporan pun masih terjadi gangguan teknis tersebut.
Petugas Humas dan Protokol Setda NTT telah berupaya memperbaiki dengan mengganti microphone, namun gangguan tersebut tidak bisa diatasi. Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat yang duduk bersama Ketua DPRD NTT, Emi Nomleni, para Bupati, Walikota dan Camat memanggil Kepala Biro Tatapem untuk mengumpulkan staf dan melakukan squat jump disaksikan ribuan mata peserta Raker akbar itu.
Kepala Biro Tata Pemerintahan Doris Rihi bersama semua stafnya yang berseragam putih hitam itu kemudian mengambil posisi berbaris didepan semua peserta rapat akbar dan melakukan squat jump. Sebagian besar peserta malah mendokumenkan, memvidiokan adegan squat Jump itu.
Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda NTT Doris Rihi sampai berita ini diturunkan menolak mengomentar konfirmasi semua awak media, baik wawancara langsung maupun komunikasi telepon.
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menegaskan bahwa hukuman semacam ini agar ke depan semua staf yang menyelenggarakan kegiatan apapun harus bekerja serius termasuk mengontrol semua peralatan sound system.
“Ini even besar. Rapat kerja dengan para Bupati, Walikota Camat, Lurah dan Kepala desa se NTT. Masa tidak bisa mengatasi gangguuan teknis sound yang ada, memalukan. Jika ada even seperti ini dan ada pejabat pusat, seperti Menteri dan lainnya tentunya cukup mengganggu,” jelas Viktor.
