Indragiri Hulu, Gatra.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Indragiri Hulu (Inhu) menyebut permintaan tambahan anggaran (rasionalisasi) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp15,5 Miliar, tidak relevan dan tidak realistis.
KPU Inhu beralasan, rasionalisasi penambahan karena adanya penambahan sebanyak 168 TPS akibat pembatasan kerumuman pemilih dari 800 pemilih menjadi 500 pemilih tiap TPS.
Anggota DPRD Inhu Komisi IV, Suharto mengatakan, jika penambahan anggaran tidak serta merta disamakan dengan daerah lainnya yang berbeda secara geografis dan jumlah proporsi TPS.
"Jika menilik kondisi geografis kita serta Kabupaten tetangga yang juga sudah mengajukan. Nilai yang diajukan KPU Inhu tidak realistis dan relevan," ujar Suharto.
Dia mencontohkan, di kabupaten tetangga seperti Pelalawan yang mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 4,9 Miliar dengan jumlah 850 TPS lebih realistis dan relevan.
"Mereka mengajukan Rp4,9 miliar dan dibagikan dengan jumlah TPS, maka akan mendapatkan tambahan anggaran disetiap TPS sebesar Rp 5,7 Juta," kata Politisi PPP itu.
Untuk rasionalisasi KPU Inhu, Suharto menjelaskan, jika Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Pemkab Inhu sendiri sudah menghibahkan anggaran Rp 27,6 Miliar.
"Jika Rp 27,6 Miliar itu dibagikan dengan jumlah TPS yang sebelum pandemi corona sebanyak 882 TPS, maka masing-masing TPS mendapat anggaran Rp 31 Juta. Cukup besarkan?," jelas Suharto.
Angka itu, lanjut Suharto, masih relevan dan realistis karena anggaran tersebut dipergunakan dari awal tahapan pilkada hingga akhir penggunaannya. Namun berbeda jika alasan ada penambahan 168 TPS dengan rasionalisasi penambahan Rp15,5 miliar.
"Jika memang menurut kalkulasi yang diajukan oleh KPU mendapat tambahan sekitar 168 TPS, dengan jumlah pengajuan anggaran sekitar Rp 15,5 miliar untuk perhelatan pilkada ditengah pandemi. Hal itu masih tidak realistis dan berlebihan," ujarnya.
Dia menghitung, rasionalisasi pada penambahan 168 TPS jika dIjumlahkan dengan anggaran per TPS pada anggaran sebelumnya hanya memakan biaya Rp5,2 miliar saja.
"NPHD tiap TPS di Inhu mendapat anggaran sebesar Rp 31 Juta, dikalikan penambahan jumlah TPS sebanyak 168, hanya sekitar Rp 5,2 Miliar, lalu relevankah pengajuan KPU Rp15,5 miliat itu?," tanya Suharto.
Rasionalisasi anggaran itu menurut Suharto tidak relevan bahkan nyaris dua kali lipat sudah anggaran yang diajukannya kpu ini untuk pilkada.
Menurut dia, jika peruntukkanya untuk pembelian APD itu sah sah saja, namun seperti apa besar satuan harganya yang perlu diawasi semua pihak. Apalagi trend positif Corona di Inhu menurun, begitu pula dengan PDP, dan ODP yang terus mengalami penurunan.
"Kurang realistis, dan akan kita lihat dulu mata anggaran mereka itu apa saja. Pada dasarnya kita setuju adanya penambahan anggaran, tetapi jika memang ada nilai yang mubazir atau anggaran yang tidak perlu kami akan pastikan mencoret, dan sesuai dengan peruntukkanya," tuturnya.
Sebelumnya Komisioner KPU Inhu, Dwi Apriansyah Indra mengatakan, pengajuan tambahan anggaran Pilkada sebesar Rp 15,5 miliar sesuai dengan hasil Rapat dengar Pendapat (RDP) antara KPU RI, Komisi ll DPR RI, Mendagri, Bawaslu RI, dan DKPP, dengan ketentuan pelaksanaan Pilkada lanjutan harus memenuhi standar protokol kesehatan.
KPU Inhu sendiri menilai bahwa, nilai yang diproyeksikan pemerintah pusat angkanya masih dibawah yang diajukannya, sehingga mereka akan melakukan rasionalisasi anggaran kembali ditubuh penyelenggara pilkada tersebut.
Selain itu anggaran tadi menurut KPU dipergunakan untuk pembelian APD bagi petugas panitia adhock dilapangan selama pemilihan nantinya berlangsung. "Penambahan anggaran tadi untuk memenuhi protokol kesehatan yakni seperti pembelian masker, hand sanitizer, disinfektan, rapid test, sarung tangan untuk sekali pakai," kata Yayan.
Menurut Yayan, penambahan anggaran dipergunakan untuk menerapkan konsep social dan psychal distancing dengan estimasi perkiraan masing-masing TPS jika sebelum pandemi diisi dengan 800 pemilih kini setelah menerapkan protokol kesehatan maka jumlah pemilih hanya berkisar 500 tiap TPS.
"Dengan adanya penambahan TPS tentunya petugas di lapangan juga bertambah pengalokasian anggara itu ke sini," tuturnya.
Yayan menambahkan jika sebelum adanya pandemi jumlah tps di inhu terdapat 882 TPS maka setelah pandemi virus corona menjadi 1050 TPS, yang artinya mendapatkan tambahan 168 TPS.
