Jakarta, Gatra.com - Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Riyanto menilai pemerintah ingin perkembangan kendaraan listrik di Indonesia langsung melompat pada BEV (Baterai Electric Vehicle), tanpa menggunakan plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) sebelumnya.

"Kalau saya lihat sih pemerintah sepertinya akan loncat langsung ke baterai," katanya dalam diskusi virtual, Kamis (26/11).

Padahal, lanjutnya, ekosistem pabrikan serta industri baterai untuk BEV sendiri masih belum siap. Oleh karena itu, sebagian besar produsen kendaraan listrik masih mengamati dan belum mengambil tindakan untuk memproduksi BEV.

Riyanto sendiri, mengaku lebih memilih PHEV. Lantaran, berdasarkan uji coba yang dilakukan peneliti UI di kawasan perkotaan, emisi PHEV hampir sama seperti BEV.

"Teman-teman di UI melakukan simulasi dan dia mengisi BBM. Selama simulasi, BBM yang terpakai sangat kecil karena dia hanya memakai untuk jarak pendek di dalam kota. Jadi semuanya digerakkan oleh baterainya," jelasnya.

Meskipun begitu, lanjutnya, jika menilik keputusan pemerintah, lebih banyak insentif yang hanya diberikan bagi BEV. Salah satunya, untuk BEV dengan daya angkut kurang dari 10 orang maupun 10-15 orang termasuk pengemudi, dikenakan tarif PPnBM sebesar 15% dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar 0% dari harga jual.

"Jadi nanti untuk hybrid maupun plug in hybrid insentifnya hanya PPnBM saja. Jadi pemerintah mau lompat sebenarnya," ujarnya.