Jakarta, Gatra.com – Mencuatnya pidana korupsi dalam perizinan ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo mengindikasikan bahwa selama ini KKP hanya fokus pada regulasi benih lobster dan melupakan prioritas program strategis lainnya. Padahal di masa pandemi seperti saat ini, Presiden Jokowi berulang kali meminta para Menteri untuk bekerja lebih keras dan mencari terobosan untuk mengatasi krisis dan meningkatkan perlindungan ekonomi masyarakat. Alih-alih Menteri Edhy malah ditangkap KPK.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa sebagai kementerian strategis, KKP mempunyai peran untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada kelompok nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha di masa krisis seperti saat ini. Sayangnya hal tersebut gagal dijalankan secara sungguh-sungguh. 

"Hal ini bisa dilihat dari rendahnya kemampuan belanja KKP dimana sampai dengan September 2020 lalu, penyerapan anggaran hanya 50,28% dari pagu APBN sebesar Rp5,082 triliun," kata Abdi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (28/11). 

Baca Juga: Menteri Edhy Ditangkap KPK, Ini Kata Nelayan Pantura

Kondisi tersebut dinilai ironis karena masyarakat kelautan dan perikanan sangat membutuhkan intervensi dan stimulus pemerintah untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupan dan usaha. Yang paling memprihatinkan adalah belanja untuk kegiatan budidaya melalui Ditjen Perikanan Budidaya hanya sebesar Rp328 miliar atau 32,24% dari pagu sebesar Rp 1,018 triliun. Mengacu pada fakta itu, tujuan pemerintah melakukan refocusing anggaran dengan maksud menopang ekonomi pembudidaya dinilai gagal tercapai.

Oleh karena itu, momentum saat ini perlu dimanfaatkan oleh KKP untuk kembali melihat prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan terutama yang menyentuh kehidupan nelayan, pembudidaya dan masyarakat pesisir. 

"PR KKP masih banyak seperti bagaimana upaya menciptakan lapangan kerja baru di sektor perikanan, memulihkan serapan pasar terhadap produk perikanan yang tertekan selama pandemi, mendorong BUMN Perikanan untuk mengaktifkan Sistem Logistik Ikan yang mandek, serta mengimplementasikan kegiatan budidaya perikanan yang hingga saat ini belum kelihatan di lapangan" jelas Abdi. 

Baca Juga: Jokowi Pecat Edhy Prabowo Tunjuk Luhut Menteri KKP Sementara

Sementara itu peneliti DFW-Indonesia, Muh Arifuddin meminta presiden Jokowi untuk mendukung langkah KPK melakukan bersih-bersih di KKP. Tidak hanya terkait kasus saat ini, tapi juga bagaimana melakukan penataan ulang terhadap format kelembagaan dan komposisi pejabat KKP agar mencegah perilaku koruptif.

Dia berharap agar Jokowi tidak salah menempatkan orang untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pengganti Edhy Prabowo. "Pilih figur yang bersih, mengerti masalah dan lapangan, serta yang bisa bekerja cepat," tegas Arif.

Sementara itu, dengan masa jabatan yang singkat, Arif meminta agar Menteri KP Ad Interim, Luhut Binsar Panjaitan agar fokus pada program yang bersentuhan langsung pada kelompok rentan di pesisir. Bagaimana mengatasi masalah ekonomi nelayan dan pembudidaya yang terdampak krisis, dan tidak terjebak pada program pencitraan yang tidak perlu.