Jakarta, Gatra.com - Survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) menunjukkan hasil bahwa masyarakat puas dan yakin dengan usaha pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah, yang sangat membantu pada ekonomi rumah tangga masyarakat Indonesia akibat dampak covid.
“Angka diketahui dari temuan penelitian pada 1.225 responden sebanyak 76,6 persen yang puas dan sebanyak 18,7 persen menyatakan tidak puas usaha pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah karena tidak ada dampak positif terhadap keadaan ekonomi rumah tangga masyarakat, sedangkan 4,7 persen tidak menyatakan Apapun, ”kata Direktur Eksekutif LKPI, Arifin Nur Cahyono dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (1/1).
Arifin menjelaskan, dari hasil survei sebanyak 71,8 persen yang merasa puas dengan penanganan dan penanggulangan Covid 19 oleh pemerintah dan sebanyak 81,7 persen responden yang ditunjuk siap ikut program vaksinisasi Covid 19
“Ini jajak pendapat masyarakat Indonesia pemulihan ekonomi akibat dampak Covid 19 dan persepsi masyarakat terhadap politik Indonesia,” katanya.
Arifin mengatakan bahwa survei dilakukan LKPI sejak 20-27 Desember 2020, dengan jumlah responden 1.225 orang yang terkenal secara provosional di 34 provinsi di Indonesia.
“Penentuan sampel dilakukan melalui Metode Mix-Mode karena riset yang berlangsung di era pandemi Covid-19 yang membatasi untuk melakukan wawancara tatap muka. Karena itu Survei Jajak Pendapat yang dipilih melalui sambungan telepon terhadap responden yang acak, ”ujarnya.
Arifin menambahkan bahwa melalui telepon ini menggunakan petugas wawancara yang telah mengajukan pertanyaan dan mencatat jawaban yang diberikan responden pada komputer.
Diketahui, survei margin of error kurang lebih 2,8 persen dan pada tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
Dalam survei tersebut juga responden diberi pertanyaan 'Dalam satu tahun terakhir, bagaimana menurut Ibu/Bapak tingkat korupsi di Indonesia saat ini, apakah meningkat, menurun, atau tidak mengalami perubahan? Dan
Hasil survei terkait persepsi terhadap korupsi satu tahun terakhir. Hasilnya, 61,8 persen responden menilai tingkat korupsi di Indonesia mengalami peningkatan.
Hal ini menunjukan bahwa persepsi korupsi di masyarakat negatif, baik di masa pandemi , hal ini juga menunjukan bahwa persepsi masyarakat terhadap upaya pencegahan dan penegakan hukum bagi pelaku korupsi semakin negatif.
Dari hasil survei 79,8 persen responden menyatakan bahwa pelaku korupsi lebih dominan dilakukan oleh kader dan politisi parpol yang ada dipemerintahan dan legislatif.
Sebanyak 81,9 persen responden memberikan persepsi bahwa korupsi dilakukan oleh kader parpol. Dan sebanyak 50,7 persen persepsi masyarakat menilai korupsi oleh kader untuk kepentingan pembiayaan parpol dan sebanyak 67,7 persen untuk pribadi kader parpol tersebut.
Dari hasil survei sebanyak 87,7 persen responden menyatakan bahwa prilaku korupsi yang dilakukan oleh kader parpol akan menjadi penilaian untuk memilih kader parpol dan parpol pengusung pada saat dilakukan pilkada maupun pemilu.
Dari hasil survei ketika 1225 responden diberikan pertanyaan parpol mana yang akan dipilih jika pemilu digelar hari ini maka hasil nya tingkat keterpilihan Parpol adalah yakni :PDI Perjuangan (17, 8%), GOLKAR ( 15,2℅), Partai Demokrat (10,8%) PKB (8,8%), NASDEM(8,1%), PKS (6,9%), GERINDRA(6,6%), PSI (4,2%), PAN (3,1%), PPP (2,9 %), HANURA (1,6%) dan lainnya dibawah 0,5 persen.
Dari kasus OTT KPK terhadap dua kader parpol ditingkatan menteri di kabinet Jokowi- Maruf Amin memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat pilihan masyarakat terhadap PDI Perjuangan dan Gerindra. Serta persepsi masyarakat juga negatif terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf yang sangat Korup.
Sementara GOLKAR, Partai Demokrat ,PKB, NASDEM, PKS dan PSI menjadi tempat pelarian pilihan masyarakat yang sebelumnya memilih PDI Perjuangan dan Gerindra jika pemilu digelar hari ini.
