![](https://static.gatra.com/./foldershared/images/2021/mega/03-Mar/IMG_20210316_204535.jpg)
Rembang, Gatra.com- Puluhan perawat honorer yang tergabung di Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Rembang, Jawa Tengah menuntut peningkatan kesejahteraan. Mereka menuntut agar pemerintah memprioritaskan mereka dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2021.
Tuntutan ini disampaikan para perawat saat menggelar pertemuan dengan Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto di gedung PPNI Rembang, Selasa (16/3).
Salah satu perawat honorer Dian Indah mengaku Nakes honorer di Kabupaten Rembang hanya mendapatkan gaji Rp 30 Ribu sampai Rp 50 Ribu per hari. Gaji tesebut dinilaimya tidak sebanding dengan pekerjaan mereka saat ini yang harus berjibaku melawan penularan Covid -19..
"Itu tergantung Puskesmas dimana mereka mengabdi. Apabila bekerja di Dinas Kesehatan, bisa mendapatkan Rp 60 ribu per hari," kata Dian yang mengaku sudah 5 tahun mengabdi di Dinkes Rembang itu.
Dian mengatakan saat ini dirinya butuh legalitas. Agar selanjutnya bisa digunakan menjadi syarat untuk melamar PPPK.
"Kami tidak punya legalitas. SK juga tidak punya, hanya mendapatkan surat tugas. Itu pun tidak kuat," terangnya.
Sementara itu, Anggota Komisi 9 DPR RI, Edy Wuryanto mengatakan Nakes honorer sudah disepakati akan diprioritaskan. Saat ini, pihaknya sudah menyiapkan sistem untuk para Nakes Honorer.
"Kami dari komisi IX sudah membentuk Panja Nakes honorer yang lebih sistematik untuk menyelesaikan persoalan ini. Berdasarkan PP 48 Tahun 2014 dan PP Permenpan 70 tahun 2020 memungkinkan para Nakes honorer akan diangkat menjadi P3K," tuturnya.
Saat ini, lanjut Edy pihaknya mulai berkomunikasi kepada para Nakes honorer di tiap-tiap kabupaten, terutama yang bekerja di puskesmas dan RSUD. Selain itu, pihaknya juga memastikan data para Nakes honorer di tiap kabupaten tercatat di Kemenkes.
"Di Pati - Rembang sudah mendukung. Saya ingin memastikan datanya harus masuk ke dalam sistem. Jangan sampai terlambat," katanya.