Yogyakarta, Gatra.com - Jaringan Gusdurian, mengecam proses peralihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai sangat tidak layak. Pasalnya, beberapa pertanyaan dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) banyak kejanggalan.

"Mengecam adanya sejumlah pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan [TWK] yang bermuatan diskriminasi, pelecehan terhadap perempuan, dan pelanggaran terhadap HAM," ujar Koordinator Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid dalam keterangannya, Selasa (11/5).

Menurut Alissa, pertanyaan yang diajukan dalam tes sangat diskriminatif, rasis, dan melanggar HAM. Hal tersebut tidak sesuai dengan maksud tes tersebut untuk melihat wawasan kebangsaan pegawai KPK.

Alissa juga meminta pemerintah tidak menjadikan tes tersebut alat ukur. Sebab, tes tersebut disinyalir merupakan cara untuk menyingkirkan bebeerapa pegawai KPK yang memiliki integritas.

"Meminta kepada pemerintah agar tidak menjadikan tes wawasan kebangsaan sebagai alat untuk menyingkirkan orang-orang yang mempunyai komitmen dan integritas dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah harus bersikap transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan adanya penyingkiran terhadap orang-orang yang berintegritas dalam tubuh KPK," tutur Alissa

Lebih lanjut, Alissa meminta presiden dan DPR agar mengembalikan independensi KPK seperti semula. Sebab, UU KPK hasil revisi malah membuat lembaga antirasuah tersebut semakin lemah.

"Meminta Presiden dan DPR RI untuk mengembalikan independsi KPK karena UU KPK hasil revisi menimbulkan pelemahan yang sangat nyata di tubuh KPK," terang Alissa.