Jakarta, Gatra.com – Para mantan pilot PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang tergabung dalam Paguyuban Pilot Eks Merpati (PPEM), mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam surat yang diteken Ketua PPEM Kapten Anthony Ajawaila dan 121 pilot lainnya itu, seluruh mantan karyawan Merpati meminta bantuan Jokowi untuk mendapatkan hak pesangon yang sejak 2016 belum dilunasi oleh maskapai penerbangan pelat merah tersebut.
Surat tadi juga ditembuskan khusus ke delapan instansi, yaitu Wakil Presiden RI, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Komnas HAM, Ketua Komisi VI DPR RI, dan Ketua Ombudsman.
"Kalau pun saat ini lantaran satu dan lain hal Merpati harus tutup atau dilikuidasi oleh negara, kami seluruh eks karyawan Merpati juga tidak punya daya dan kuasa untuk mencegahnya. Hanya satu hal yang ingin kami mohon, janganlah kami diperlakukan seperti kata pepatah 'habis manis, sepah dibuang'. Kami memohon dengan sangat, perhatian serta pertolongan Bapak Presiden," ungkap Kapten Anthony, Rabu (23/6).
Dia menuturkan, hak-hak yang belum terpenuhi tadi berupa cicilan kedua uang pesangon terhadap 1.233 pegawai sejumlah Rp318,17 miliar. Selain itu, juga nilai hak manfaat pensiun berupa solvabilitas (Dapen MNA dalam likuidasi) dari 1.744 pensiunan sebesar Rp94,88 miliar.
"Begitu pun hak pensiun kami, yang hingga kini tidak ada kepastian kapan akan diselesaikan dan dibayarkan secara tuntas, sejak dikeluarkannya pengumuman bahwa lembaga Dana Pensiun MNA dibubarkan oleh Direktur Utama Merpati pada 22 Januari 2015," jelas surat itu.
Mereka turut mengingatkan bahwa Merpati pernah punya peran yang besar dan signifikan kepada negara sebagai agen pembangunan. Terutama, dalam membuka akses dari dan ke daerah terpencil dengan fasilitas yang sangat minim.
Tak hanya itu, disebutkan pula bahwa Merpati pernah didaulat untuk selalu turut serta membantu mewujudkan Wawasan Nusantara di bidang politik, ekonomi, sosial budaya serta diberikan tugas sebagai jembatan udara nusantara.
Mereka pun berharap keputusan pemerintah untuk menutup Merpati selamanya sudah melalui pertimbangan yang baik dan matang. Di samping itu, juga telah memperoleh masukan dari para ahli perhubungan serta aviasi. Sebab, Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga keberadaan jalur udara yang menghubungkan daerah terpencil menjadi sangat penting.
"Kami sangat berharap semoga Bapak Presiden serta seluruh pihak berwenang yang membaca dan memperhatikan surat terbuka ini dapat membantu menyelesaikan masalah kami," tutup surat tersebut.
