Jakarta, Gatra.com - Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung angkat suara terkait wacana amandemen UUD 1945 yang semakin santer beredar.

Lulung menyebut bahwa saat ini terdapat kelompok yang tengah melakukan propaganda dengan menaikkan narasi untuk menjaga Pancasila, namun klompok tersebut sejatinya memiliki siasat politik identitas.

"Apa yang mereka propagandakan seolah-olah menghasut para pemuda kita atau menghasut seluruh bangsa Indonesia, kendati pun persoalan ini barang kali disampaikan secara sadar atau tidak sadar," ujarnya dalam acara Musyawarah Wilayah III GMPI DKI Jakarta, Ahad (19/09).

"Saya melihat sekali ucapan-ucapan, baik itu komentar maupun tertulis bahkan seolah-olah ini ada konspirasi memusuhi agama," lanjut Lulung.

Lebih lanjut, Lulung menuturkan bahwa kelompok tersebut sering mendengungkan narasi yang menabrakan politik identitas tersebut dengan Pancasila.

"Yang lebih ironis lagi, dia katakan politik identitas ini akan mengubah ideoologi Pancasila. Awalnya mereka mengatakan aparat harus menjaga Pancasila," ujarnya.

Lulung meyebut kelompok tersebut juga ingin melakukan Amanademn UUD 1945 untuk yang kelima kalinya.

"Kalau kita mau bicara jujur sampai hari ini, tidak kurikulum baik di tingkat SD, SMP, SMA bahkan Universitas yang mempelajari tentang kejadian Reformasi atau kita tidak mengalami Reformasi ini menjadi pelajaran sejarah, padahal refrormasi itu muatannya luar biasa," ujarnya.

Lulung menuturkan Reformasi membawa perubahan besar kepada negeri ini, mulai dari pemberhentian Presiden, pengahpusan Dwi fungsi ABRI, pendirian partai politik oleh masyarakat hingga amandemen UUD 1945.

Terkait poin Amandemen UUD 1945, Lulung mengatakan bahwa sejatinya hal tersebut tidak termasuk agenda Reformasi.

"Saya pernah bicara kepada Pak Amien Rais. Saya katakan ada gak sih agenda Reformasi mengamandemen UUD 1945 sampai empat kali? Tidak pernah," ujar Lulung.

Lulung tegas mempertanyakan urgensi Amandemen UUD 1945. "Apakah memang emergensi kita mau melakukan Amandemen kelima? Untuk apa ini? Siapa yang punya kepentingan? Oligari atau rakyat Indonesia? Kita rakyat patut bertanya," tanya Lulung.

"Kalau cuma ada rencana mau memperpanjang masa bakti dari dua periode jadi tiga periode, memangnya gak lewat pemilu? Yakin menang? Kalau yakin menang, awasi! Ini ada indikasi kecurangan," tegas Lulung.