Jakarta, Gatra.com – Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyerap aspirasi petani sawit di Pekanbaru, Riau, yang menginginkan agar masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperpajang menjadi 3 periode.

Airlangga dalam kunjungan kerjanya di Pekanbaru pada Kamis pekan ini, menyerap aspirasi tersebut dan akan meneruskannya karena ia juga merupakan ketua umum (Ketum) Partai Golkar.

“Aspirasi masyarakat dari Kabupaten Siak, terutama para pekebun dan petani kami serap. Karena kami ketua umum Parpol, memang tugasnya menyerap aspirasi rakyat,” katanya kepada wartawan dalam kunjungan kerja tersebut.

Sedangkan sekitar satu atau dua bulan sebelumnya, Airlangga sempat menyampaikan soal wacana penundaan Pilpres 2024 ke tahun 2027. Menurutnya, Pilpres sudah dijadwalkan dihelat 2024 dan siklusnya 5 tahunan.

Terkait wacana penundaan Pemilu 2024 yang awalnya dilontarkan Meteri Investasi, Bahlil Lahadia setelah mendapat masukan dari para pelaku usaha dengan alasan kondisi ekonomi karena Covid-19 dan butuh kestabilan politik, Airlangga enggan menanggapi, karena menurutnya, sesuai UU, siklusnya 5 tahunan.

Sikap Airlangga dalam beberapa bulan terakhir terkesan berbeda. Ini berbeda dengan Ketum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, yang terang-terangan mengusulkan Pemilu dan Pilpres ditunda.

Adapun Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan, tidak ada ruang untuk penundaan pemilu karena konstitusi mengamanatkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. “Dengan demikian, tidak ada ruang sama sekali, ruang penundaan Pemilu," katanya.

Soal polemik tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan, pada Juni tahun lalu, Parameter Politik merilis temuan survei bahwa mayoritas publik tak mau jabatan presiden tiga periode. “Alasannya banyak, termasuk soal harus amandemen UUD 1945,” ujarnya.

Adi dalam postingan Facebook-nya pada Jumat (25/2), menyampaikan, kini "saudara kembar" presiden 3 periode muncul. “Namanya pemilu 2024 diundur dengan alasan macam-macam,” katanya.

Padahal, kata Adi, sejumlah partai politik mulai terlihat aktif menyampaikan dan setuju wacana ini. "Sikap partai itu (terkait penundaan pemilu) tak mungkin berdiri sendiri. Lahir dalam ruang hampa tanpa interest apapun. Sepertinya ada kekuatan besar yang membuat sejumlah partai tak kuasa menolak,” ujarnya.

“Sebagai rakyat biasa, mari nikmati suguhan tontonan politik penuh lelucon. Ya suka-suka sajalah negara ini mau diapakan. Mau marah dosa sama Tuhan. Mau marah ga karu-karuan takut dituding makar. Mau bikin mural, takut ada yang lapor pihak berwajib. Bisanya hanya mengutuk dalam diam. Kata agama protes dengan diam adalah selemah-lemahnya iman,” kata Adi.

Adapun pengamat poltik dari Universitas Paramadina Jakarta, A. Khoirul Umam, mengatakan, usulan penundaan Pemilu serentak 2024 tidak mencerminkan demokrasi di negeri ini.

“Argumen yang mengusulkan pengunduran Pemilu 2024 itu sangat klise dan sarat kalkulasi kepentingan politik,” katanya dilansir Antara, Jumat (25/2).