Jakarta, Gatra.com – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan korupsi penyaluran dana bergulir di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012–2013.

Direktur Utama LPDB-KUMKM, Supomo, dalam keterangan pers, Senin (6/6), mengatakan, pihaknya mendukung penuh dan mengapresiasi upaya KPK menyidik kasus dana bergulir fiktif tersebut.

“Kami mendukung penuh upaya ini. Serta semua proses dijalankan secara transparan terkait apa saja yang dibutuhkan oleh KPK dalam penyidikan ini,” katanya.

Supomo menegaskan, LPDB-KUMKM saat ini telah melakukan transformasi proses bisnis, mulai dari sisi tata layanan, akuntabilitas, digitalisasi informasi maupun inovasi dalam mendukung proses bisnis LPDB-KUMKM sehingga lebih profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.

“Berbagai upaya telah kami lakukan untuk proses bisnis LPDB-KUMKM yang lebih baik, seperti e-proposal, cash management system (CMS), geodinas, corporate card, hingga digitalisasi kearsipan,” ujarnya.

Adapun layanan e-proposal adalah fasilitas pengajuan dan pemantauan proposal pengajuan pembiayaan agar lebih transparan, dan bisa secara real time dilakukan pemantauan oleh para calon mitra LPDB-KUMKM.

Menurutnya, dengan digitalisasi e-proposal tersebut akan sangat membantu dan memudahkan para pelaku usaha yang akan mengajukan pinjaman dana bergulir, tanpa perlu harus datang ke kantor pusat LPDB-KUMKM.

Sedangkan untuk cash management system (CMS), merupakan inovasi LPDB-KUMKM dari sisi keuangan untuk mendukung transaksi cashless untuk seluruh pembayaran pelaksanaan belanja dengan CMS.

Sedangkan penggunaan Corporate Card untuk transaksi operasional semua pegawai LPDB-KUMKM, termasuk penggunaan GeoTagging sebagai Aplikasi Perjalanan Dinas Tanpa Kertas (GeoDinas).

“Kemudian dari sisi tata kelola kearsipan kami juga melakukan pembenahan dengan menandatangani Komitmen Bersama Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA),” ujarnya.

Selanjutnya, menjalankan Good Corporate Governance (GCG) yang tidak bisa ditawar lagi. Itu sudah mutlak sehingga dengan semakin berkembangnya LPDB-KUMKM, piaknya membutuhkan sistem kearsipan yang baik.

“LPDB-KUMKM berkomitmen terus bertransformasi melakukan penyempurnaan seiring dengan langkah-langkah ke depan,” kata Supomo.