Jakarta, Gatra.com - Gelagat importasi beras oleh pemerintah makin terlihat. Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menyebut stok beras pemerintah saat ini dalam kondisi yang perlu di "top up" segera mungkin.
Ia berterus terang bahwa pemerintah akan mengimpor 200 ribu ton beras komersial dari luar negeri. Pemerintah mengklaim hal itu sebagai upaya stabilisasi gejolak harga dan antisipasi kondisi darurat.
"Cadangan pangan ini harus ada, dan tidak boleh dikeluarkan secara bebas, hanya untuk kegiatan pemerintah," ujar Arief dikutip dari keterangan resmi, Selasa (6/12).
Arief menjelaskan beras komersial impor akan menjadi persediaan akhir tahun ini sampai panen raya pada Februari-Maret 2023. Hal itu dilakukan akibat produksi beras di akhir tahun berkurang sementara stabilitas harga di tingkat petani dan konsumen perlu dijaga.
"Kita siapkan pada Februari-Maret 2023 agar Bulog dapat menyerap saat panen raya tiba, untuk men-top up stoknya kembali sampai dengan 1,2 juta ton," terangnya.
Arief pun memastikan, impor beras tersebut tidak akan mengganggu perniagaan beras petani lokal. Musababnya, beras hanya digunakan untuk kegiatan pengendalian harga dan pemenuhan pangan di tengah kondisi darurat/bencana melalui Perum Bulog. Ia mengatakan penggunaannya akan diawasi secara ketat agar tidak masuk ke pasar.
“Kita pastikan betul beras komersial ini tidak akan mengganggu beras dalam negeri produksi petani," ucapnya.
Selain itu, Arief mengatakan pihaknya tetap menjaga harga penyerapan gabah/beras lokal di tingkat petani tetap wajar. Menurutnya, upaya pemenuhan Beras ini sejalan dengan arahan Presiden RI untuk memastikan kebutuhan pangan seluruh masyarakat terpenuhi.
Lebih lanjut, Arief menuturkan bahwa pemenuhan cadangan beras ini tidak serta-merta menunjukan produksi beras nasional tidak mencukupi. Menurutnya, data KSA oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut produksi beras RI surplus 1,7 juta ton pada tahun ini patut diapresiasi. Musababnya, dari data tersebut Indonesia dalam periode pemerintahan Presiden Jokowi telah berhasil mencapai swasembada beras dan mendapat pengakuan dari FAO.
Arief menambahkan, untuk memastikan akurasi dan kesiapan data stok beras nasional serta dalam rangka pemenuhan satu data pangan nasional pada 31 Desember 2022 ini akan dilakukan survei stok beras. Diketahui survei akan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional, BPS, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk mengetahui kondisi lapangan mengenai jumlah stok beras sesungguhnya yang ada di Indonesia
“Produksi beras nasional dalam kondisi baik, yang mau kita jaga adalah stok Beras di Bulog. Adapun, saat ini ketersediaan stok beras Bulog sebesar 503 ribu ton, yang terdiri dari 196 ribu ton atau 39 persennya merupakan stok komersial dan 306 ribu ton atau 61 persen merupakan stok CBP,” ungkapnya.
