Banjarmasin, Gatra.com - Puluhan tokoh masyarakat dari berbagai kalangan di Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar peringatan hari lahirnya (Harlah) Pancasila di Siring Nol Kilometer, Jalan Jenderal Sudirman Kota Banjarmasin, Jumat (2/6).

Koordinator aksi, Aliansyah mengungkapkan, di momen harlah Pancasila mereka mengharapkan semua elemen bangsa dalam kehidupan sehari - hari selalu menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan tuntunan dalam bersikap, bekerja dan berperilaku.

"Dengan mengamalkan Pancasila, keadilan pasti kita rasakan karena semua warga negara sama dimata hukum," ujarnya saat berorasi.

Mantan Ketua KNPI Kabupaten Banjar itu menyebut, saat ini masih ada beberapa persoalan yang menjadi PR besar bagi jajaran pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota di Kalsel.

"Salahsatunya adalah bagaimana kejelasan nasib jalan Nasional KM 171 di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengalami longsor yang sampai saat ini belum diperbaiki," ujarnya.

Atas nama warga Kalsel, Aliansyah meminta pihak yang terkait agar segera melakukan perbaikan jalan nasional yang longsor karena sangat menggangu mobilitas masyarakat.

"Dari Siring Nol Kilometer kami suarakan semoga jalan segera diperbaiki. Kepada bapak Presiden Jokowi kalau ada waktu bisa melihat langsung kondisi jalan yang longsor. Ke Lampung, bapak meihat langsung jalan rusak, semoga bisa juga melihat jalan longsor di Kalsel," ujarnya kepada Gatra.com.

Aliansyah juga meminta kepada wakil rakyat asal Kalsel yang ada di DPR-RI dan DPD RI agar berupaya maksimal memperjuangkan perbaikan jalan longsor KM 171. "Jangan hanya diam dan seakan tutup mata," ucapnya.

Pria yang akrab disapa Bang Ali itu juga menyoroti soal dugaan penyerobotan lahan milik masyarakat di Kabupaten Tanah Laut yang diduga dilakukan oleh perusahaan besar nasional.

"Di momen hari lahirnya Pancasila kita berharap tidak ada lagi kasus penyerobotan lahan oleh perusahaan yang berinvestasi di Bumi Lambung Mangkurat," harapnya.

Di bidang penegakan hukum, Aliansyah menilai masih terjadi ketidakadilan. Menurutnya, penegakan hukum masih lemah karena tajam ke bawah tumpul ke atas. 

"Kita harapkan tegakkan hukum seadil-adilnya. Hukum yang berkeadilan bukan hukum sesuai pesanan, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa dirasakan dan bukan sekedar slogan," ungkapnya.