Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan atas surat terbuka yang dilayangkan Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) RI Denny Indrayana kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Dalam surat itu, Denny meminta DPR untuk menggunakan hak angketnya guna menyelidiki ada tidaknya campur tangan Presiden dalam membangun skenario pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Denny menilai, Jokowi telah layak dimakzulkan karena dianggap telah 'cawe-cawe' dalam pelaksanaan kontestasi politik tersebut.

"Kalau belum-belum ada yang mengatakan akan terjadi chaos, kemudian ada yang mengatakan sebelumnya pemilu curang, ya ini kan menggunakan cara pandang sendiri, termasuk Bung Denny Indrayana," kata Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (7/6).

"Beliau ini kan sosok akademis yang seharusnya berbicara dengan kerangka berpikir intelektual. Jangan berbicara berdasarkan perasaan apalagi berbicara mengenai pemakzulan," imbuhnya.

Hasto pun menilai, berbagai situasi yang mendorong isu Presiden 'cawe-cawe' merupakan situasi yang bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, ia mendorong agar Pemilu 2024 nanti dapat sukses terlaksana.

Mengingat, sistem politik yang berlaku di Indonesia telah mengatur bahwa sosok presiden dan wakil presiden harus dipilih langsung oleh rakyat. Dengan begitu, menurutnya, legitimasi dan legalitas pemimpin nasional bermakna sangat luas dan tidak dapat diberhentikan di tengah jalan.

"Itu tidak mudah sehingga harus paham Bung Denny terhadap sistem politik kita," ucapnya.

Hasto pun mengajak Denny untuk mengevaluasi proses pelaksanaan Pemilu 2009 yang dipandangnya bermasalah. Ia juga menyinggung adanya partai politik yang dapat meraup kenaikan suara sebesar 300 persen pada masa itu.

"Kami minta Pak Denny Indrayana silakan ungkap apa yang pada tahun 2009 itu karena di situ lah justru terjadi suatu penyalahgunaan kekuasaan secara masif untuk kepentingan elektoral," ujar Hasto.

Hasto pun meyakini, Jokowi merupakan pemimpin yang memprioritaskan kebebasan dalam berdemokrasi, mengutamakan dialog dan tidak memiliki dendam politik. Ia juga menilai Jokowi sebagai sosok yang memahami sistem berdasarkan Pancasila dan mengedepankan jiwa kerakyatan.

"Sehingga enggak ada kemudian menggunakan instrumen negara untuk mengahadapi lawan politiknya," kata Hasto dalam kesempatan itu.