Jakarta, Gatra.com - Menteri Perhubungan menyampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa dirinya akan memenuhi pemanggilan pemeriksaan pada pekan ini.

"Kita juga sedang menunggu, beliau kan menyampaikan bahwa waktu Minggu kemarin kan kirim surat bahwa sedang ada dinas, menjalankan tugas negara, beliau juga sempat menyampaikan Minggu ini kalau sudah selesai akan segera dilaksanakan," ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam keterangannya, Selasa (25/7).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan diperiksa dalam dugaan kasus suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Sumatera periode 2018-2022.

Kendati demikian, KPK belum bisa memastikan terkait waktu Menhub akan dipanggil kembali ke Kuningan. Menurut Asep, pihaknya menunggu jadwal kosong sang Menteri lantaran tidak ingin mengganggu tugas negara.

"Tunggu sajalah, di Minggu ini ya, kalau sudah selesai tugas, kita juga tidak ingin mengganggu tugas negara. Beliau adalah pejabat negara tentunya juga mendukung upaya-upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi," kata Asep.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perhubungan meminta pemanggilan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditunda.

“Saat ini Menhub tengah mendapat tugas untuk meninjau proyek transportasi di luar kota sehingga permintaan keterangan kami mohonkan untuk dapat dijadwalkan kembali,” ujar Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, Jumat (14/7).

Adita mengaku pihaknya telah mendapat informasi soal pemanggilan terhadap atasannya tersebut terkait adanya dugaan kasus korupsi di Direktorat Jendral Perkeretaapian.