Jakarta, Gatra.com - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan semua kantor tim sukses calon presiden dan wakil presiden (Capres-Cawapres). KontraS mendesak agar KPU mengangkat tema-tema hak asasi manusia yang substansial dalam agenda debat pertama yang akan diadakan Selasa depan (12/12).

“Dalam rekomendasi tadi sebetulnya, kita menyerahkan ada sembilan poin (yang disampaikan). Kita mendesak agar KPU dapat mengangkat satu tema terkait dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa lalu,” ucap Kepala Divisi Riset dan Dokumentasi KontraS, Rozy Brilian di depan Kantor KPU, Jakarta, Kamis (7/12).

Selain melakukan aksi di depan kantor KPU, Rozy mengatakan, dirinya dan tim KontraS juga menyambangi kantor tim sukses semua paslon untuk menyerahkan hasil kajian mereka terkait visi-misi yang diusung oleh para capres dan cawapres.

“Kami ingin mengingatkan bahwa dokumen yang mereka (paslon) serahkan kepada KPU pada waktu lalu, itu masih banyak kekurangannya, masih miskin Hak Asasi Manusia, wacananya masih sangat buruk terkait HAM,” jelas Rozy.

Ia menjelaskan, salah satu isi yang patut dibahas adalah komitmen para paslon terkait dengan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang telah diakui Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Januari 2023.

“Setelah pengakuan, lalu apa? Nah itu yang harus dijawab oleh masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden,” ucap Rozy.

Selain itu, KontraS juga ingin mengingatkan para paslon terkait beberapa isu HAM yang masih jauh dari kata selesai. Misalnya, kasus-kasus di Papua dan konflik-konflik agraria yang bersinggungan dengan pembangunan, seperti kasus di Rempang dan Halmahera.

“Jadi, aspek HAM harus betul-betul dijadikan sebagai aspek yang substansial dalam materi debat, bukan hanya aspek-aspek yang tipis, dibahas secara tidak esensial,” tutup Rozy

Seperti yang telah diumumkan, debat pertama diperuntukan bagi para capres. Tema yang diangkat meliputi pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Debat ini akan diadakan pada Selasa depan (12/12) di Kantor KPU, Jakarta.