Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, tidak ada miskomunikasi antara pihaknya dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud terkait keberlanjutan penyelenggaraan program bantuan sosial (bansos).

Patut diketahui, Deputi Hukum TPN, Todung Mulya Lubis menyuarakan agar pemerintah menghentikan sementara program bansos hingga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berlangsung. Todung mengatakan, pemberhentian bansos ini dilakukan untuk mengurangi peluang terjadinya politisasi dan politik uang yang dikemas melalui bansos.

“Tidak ada perbedaan. Jadi, Pak Todung Mulya Lubis dengan kepakarannya di bidang hukum dan politik advokasi itu mungkin agar (bansos) difokuskan jadi lebih tepat sasaran dan jangan dilakukan politisasi, karena itu tugas negara,” ucap Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (2/1).

Hasto mengatakan, pernyataan Todung difokuskan pada aspek-aspek hukum dalam pelaksanaan pilpres. TPN mendorong agar Pilpres diadakan secara adil, jujur, dan berintegritas.

Hasto pun mengatakan kalau saat ini semua hal dikaitkan dengan bansos dan beberapa tindakannya dimanfaatkan sebagai media kampanye.

“Semuanya itu dikaitkan dengan bansos, membagikan Rp100 ribu pun dikaitkan dengan alat peraga kampanye. Padahal, itu nyata-nyata money politic, sebagai kejahatan demokrasi,” kata Hasto.

Hasto menegaskan, PDIP mendukung agar program bansos tetap dilaksanakan. Untuk memastikan hal ini tetap berjalan, PDIP juga telah melakukan rapat terbatas bersama Menteri Sosial, Tri Rismaharini pada hari ini, Selasa (2/1).

Dalam rapat terbatas ini, jajaran DPP PDIP dan Mensos Risma Rapat Kerja Nasional PDIP terkait fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Hasto mengatakan, Risma telah berkomitmen untuk terus melakukan bansos karena hal ini merupakan kewajiban negara.

“Beliau (Mensos Risma) menyampaikan seluruh komitmen-komitmen yang berdasarkan perintah konstitusi akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi,” tegas Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (2/1).

Sebelumnya, pada Jumat (29/12/2023), Todung Mulya Lubis sempat menyerukan agar pemerintah menghentikan program bansos agar tidak dipolitisasi.

“Sebaiknya, pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka,” ucap Todung Mulya Lubis saat konferensi pers di Media Center TPN, Gondangdia, Jakarta, Jumat (29/12).

Dalam konferensi pers tersebut, Todung mengatakan kalau bansos merupakan program pemerintah dan kredit pemberian bansos bukan milik salah satu pasangan calon tertentu.