Jakarta, Gatra.com– Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc, Ph.D., memaparkan bahwa beban biaya yang harus ditanggung oleh BPJS dalam hal hospitalisasi dan pengobatan dengue cukup tinggi. “Di tahun 2023, pembiayaan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan dengue mencapai Rp 1,3 triliun.

"Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya Rp 626 milyar," ujar Ghufron dalam Diskusi Publik “Pentingnya Peran Masyarakat dalam Perlindungan Keluarga terhadap Ancaman Dengue” di Jakarta, Rabu (17/1).

Dia juga menyambut jika ada solusi dan masukan untuk menanggulangi kenaikan tersebut. "Untuk itu, kami sangat menyambut baik inisiatif diskusi publik ini, agar kita dapat bersama-sama mencari solusi efisiensi beban penyakit dengue, dan melihat bagaimana BPJS dapat berperan lebih jauh dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat Indonesia," jelas dia.

Baca juga: Pentingnya Peran Masyarakat dalam Perlindungan Keluarga terhadap Ancaman Dengue

Tidak hanya itu, Ghufron menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung aksi bersama menuju ‘nol kematian akibat dengue’ di tahun 2030. "BPJS Kesehatan juga tentu akan ikut serta mewujudkan aksi bersama menuju ‘nol kematian akibat dengue’ di tahun 2030,” ungkap dia.

Perwakilan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Prof. Dr. dr. Erni Juwita Nelwan, SpPD-KPTI, PhD, menekankan pentingnya proteksi yang lebih luas mengingat virus dengue dapat menyerang anak-anak hingga dewasa bahkan lansia. “Intervensi terhadap infeksi dengue harus dilakukan secara komprehensif, yakni terhadap agent, host, serta environment-nya," paparnya.

Menurut dia, vaksinasi menjadi metode yang sangat penting untuk membantu memberikan perlindungan lebih baik dari ancaman keparahan DBD, yang ada saat ini bisa diberikan bagi kelompok usia 6-45 tahun. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan akan lebih optimal bagi seluruh anggota keluarga.

Baca juga: Introduksi Vaksin DBD Maksimal Diterapkan Tahun 2025 Mendatang

"Apalagi seseorang yang mempunyai penyakit penyerta seperti diabetes mellitus, atau diabetes mellitus dan hipertensi, apabila ia mengalami demam dengue berisiko lebih tinggi menjadi dengue berat bila dibandingkan mereka yang tidak punya penyakit penyerta," jelas Prof. Erni.

Presiden Direktur PT Takeda Innovative Medicines, Andreas Gutknecht menyatakan komitmen Takeda sebagai mitra aktif dari Kementerian Kesehatan dalam edukasi dan pencegahan DBD di Indonesia. Pendekatan yang terintegrasi sangat diperlukan dalam penanganan dan pencegahan DBD di Indonesia.

"Oleh karena itu, Takeda berkomitmen untuk berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendorong kesadaran masyarakat akan bahaya dengue dan juga pentingnya pencegahan yang inovatif untuk melindungi masyarakat luas yang berisiko terkena dengue," katanya.