Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan seorang presiden boleh ikut kampanye adalah bukti ambisi untuk melanggengkan kekuasaan sampai tiga periode.

Hasto mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi telah melanggar etika politik dan melanggar konstitusi. Pencalonan Prabowo-Gibran dinilai hanya menjadi cerminan dari periode ketiga untuk Jokowi.

“Dengan ketegasan Pak Jokowi untuk ikut kampanye, artinya menjadi manifestasi tidak langsung dari ambisi kekuasaan tiga periode,” ucap Hasto Kristiyanto melalui keterangan resminya pada Kamis (25/1).

Hasto menegaskan, ide perpanjangan jabatan presiden sudah ditolak oleh PDIP bersama dengan seluruh kalangan masyarakat yang pro terhadap demokrasi.

Sekjen PDIP ini pun menyoroti momen dan lokasi Presiden Jokowi menyatakan pendapatnya ini. Seperti yang diketahui, saat itu Jokowi sedang ditemani oleh Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma untuk menyerahkan sejumlah pesawat dan helikopter dari Kementerian Pertahanan kepada TNI AU.

“TNI adalah kekuatan pertahanan yang seharusnya netral. Namun hal tersebut justru mengungkapkan motif sepertinya ingin melibatkan TNI, setidaknya secara psikologis," ujar Hasto.

Dengan pernyataan Jokowi ini, Hasto mengatakan, publik pun sadar alasan Presiden kerap melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, bahkan sampai terkesan membuntuti rute kampanye Ganjar Pranowo.

“Jadi, akhirnya terjawab mengapa banyak intimidasi. Ganjar-Mahfud dikepung dari seluruh lini, meski kami meyakinan kekuatan rakyat tidak bisa dibendung dan akan menjadi perlawanan terhadap kesewenang-wenangan yang terjadi,” tutup Hasto.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menanggapi pernyataan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD yang menyinggung ada menteri yang tidak pernah terlibat politik tiba-tiba terjun politik dan ikut mengkampanyekan salah satu paslon.

Jokowi menilai hal tersebut lumrah karena semua orang punya hak politik yang sama. Ia pun mengatakan, presiden boleh ikut kampanye dan memihak selama tidak menggunakan fasilitas negara dalam aktivis ini.

Uniknya, hal ini Jokowi sampaikan di hadapan capres sekaligus Menhan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Keduanya tengah berada di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma dalam acara penyerahan pesawat dan helikopter dari Kementerian Pertahanan kepada TNI AU, Rabu (24/1).