![](https://static.gatra.com/./foldershared/images/2024/iwan/03-Mar/IMG_20240307_013410.jpg)
Mataram, Gatra.com – BPJS Kesehatan Nasional memberikan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan semesta jaminan kesehatan nasional kepada pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang telah menjaminkan 95 persen lebih masyarakat terjamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Artinya, sedikit lagi masyarakat NTB yang belum terjamin sehingga sangat mudah menjadi peserta kita ke depannya," jelas Direktur Perencanaan dan Manajemen Resiko BPJS Kesehatan Nasional, Mahlil Ruby di Mataram, baru-baru ini.
Adapun tantangan ke depan yaitu soal data. Data ini tergantung dari pemerintah daerah karena dari pemerintah daerah bisa mengetahui mana yang sudah meninggal yang baru lahir.
"Kami tidak tahu secara pasti berapa yang meninggal, sehingga di situlah validitas yang sangat dibutuhkan dari peran pemerintah daerah," ungkapnya.
Dikatakan, tantangan lainnya adalah soal anggaran karena pemerintah provinsi maupun kabupaten kota tidak bisa menentukan anggaran, melainkan yang terlibat adalah politik anggaran.
"Sehingga kita harapkan komitmen dari ekskutif maupun legislatif dalam menentukan anggaran," paparnya.
Terkait peserta yang menunggak iuran, karena diketahui pemerintah memiliki keterbatasan anggaran sehingga membutuhkan peran dari swasta, peran dari masyarakat termasuk program-program CSR perusahaan. Hal ini bisa dijadikan sharing antara pemerintah dan swasta.
"Saya pikir juga di NTB 5 tahun ke depannya memiliki potensi yang cukup baik bagi lahirnya badan usaha karena daerah ini akan bangkit wisatanya," kata dia.
Pj Sekda NTB, Ibnu Salim, mengatakan, pemberian penghargaan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan semesta jaminan kesehatan nasional sebagai bentuk apresiasi BPJS Kesehatan kepada Pemprov NTB atas komitmen tercapainya cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan Nasional bagi masyarakat NTB.
"Semoga apa yang telah dicapai ini menjadi ikhtiar bersama dalam meningkatkan pelayanan dan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat di NTB," ungkapnya.
Pemprov NTB memiliki komitmen yang kuat dalam upaya peningkatan layanan kesehatan dan mendorong berbagai upaya pemenuhan standar pelayanan dasar bagi kenyamanan keamanan masyarakat NTB.
"Upaya tersebut mulai dari pemerintah, tenaga medis, organisasi kesehatan sehingga masyarakat umum berkolaborasi demi memberikan akses kesehatan seluas-luasnya bagi masyarakat," jelasnya.
Cakupan kepesertaan ini menjadi visi yang bisa diwujudkan bersama melalui kolaborasi kerja keras dan komitmen yang kuat.
"Penghargaan yang diberikan BPJS Kesehatan Nasional merupakan momentun untuk melihat hasil dari upaya dan kerja keras serius kita dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," pungkasnya.