Karanganyar, Gatra.com - Sumber anggaran untuk pembayaran premi asuransi para anggota badan ad hoc penyelenggara pemilukada 2024 di Kabupaten Karanganyar, Jateng belum pasti. Jika tiada yang menjamin, mereka diimbau menanggungnya secara mandiri.
Komisioner KPU Karanganyar, Devid Wahyuningtyas mengatakan hal itu usai Sosialisasi Pembentukan Badan Ad Hoc di Hotel Tamansari Karanganyar pada Rabu (24/4).
Dalam aturan penggunaan anggaran hibah pemerintah untuk penyelenggaraan pemilukada tidak ada alokasi pembayaran premi asuransi. KPU Karanganyar telah menerima anggaran hibah untuk Pemilukada Rp14 miliar atau setara 40 persen. Sedangkan sisa 60 perden atau Rp21 miliar akan ditransfer ke rekening KPU Karanganyar pada Juli.
Pada pemilu 2024, Februari lalu, anggota badan ad hoc yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, akhirnya mendaftar mandiri. Meski, ada sebagian mengabaikannya. Tercatat, dua anggota Linmas TPS pemilu 2024 peserta asuransi meninggal dunia. BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan kematian ke ahli waris dua anggota linmas itu. Dari 26 ribu anggota badan ad hoc pemilu 2024 dari kalangan PPS, PPK, KPPS dan Linmas, hanya 11.083 orang saja yang terlindungi program asuransi BPJS Ketenagakerjaan.
"Kami sudah komunikasikan ini dengan Pemda Karanganyar. Harapannya supaya premi asuransi badan ad hoc ditanggung APBD. Kalau tidak gol, ya nanti ditanggung mandiri anggota badan ad hoc," katanya.
Devid mengatakan pemilukada pada November mendatang berlainan dengan pemilu 2024 pada Februari lalu. Di Pemilukada serentak 2024, hanya akan menyelenggarakan pemilihan calon gubernur dan wakilnya serta calon bupati/walikota dan wakilnya. Meski beban kerjanya tak seberat saat pemilu Februari lalu, namun bukan berarti tanpa risiko.
Sementara itu Ketua KPU Karanganyar Daryono mengatakan proses pembentukan badan Ad Hoc akan diawali dengan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pembukaan pendaftaran PPK telah dimulai tanggal 23 April hingga 29 April mendatang. KPU Karanganyar membuka perekrutan 85 orang PPK untuk 17 Kecamatan Di Karanganyar.
"Masing-masing kecamatan butuh lima orang anggota PPK. Masa tugasnya mulai berjalan setelah pelantikan pada tanggal 16 Mei hingga Pilkada atau kurang lebih bertugas selama delapan bulan," kata Daryono.
Setelah rekruitmen anggota PPK, KPU Karanganyar akan melanjutkan dengan pembukaan pendaftaran Panitia Pemungutan Suara (PPS). Untuk pembukaan pendaftaran PPS akan dimulai pada 2-8 Mei 2024. Untuk jumlah kebutuhan anggota PPS, Daryono mengatakan membuka tiga anggota PPS di setiap 177 desa di Kabupaten Karanganyar. Dia mengatakan pembentukan badan adhoc sudah sesuai dengan keputusan KPU harus melalui seleksi terbuka atau ulang.
"Prosesnya sama dengan pembentukan badan adhoc saat Pemilu Presiden seleksi admintrasi , CAT dan terakhir wawancara," katanya.
Saat ini, Daryono mengatakan pembentukan badan adhoc mulai disosialisasikan.
