Jakarta, Gatra.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja bantuan sosial (bansos) mencapai Rp43,3 triliun per 31 Maret 2024. Realisasi tersebut tumbuh 20,7% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp35,9 triliun.

"Belanja bansos yang mencapai Rp43,3 triliun ada kenaikan dari tahun lalu yang basenya rendah, yaitu Rp35,9 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTA edisi April 2024 di Kantor Kemenkeu Jakarta, Jumat (26/4).

Menurut Bendahara Negara itu, penyaluran bansos pada kuartal I-2023 tersebut masih rendah karena saat itu Kementerian Sosial (Kemensos) tengah melakukan penyesuaian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal tersebut juga membuat eksekusi pemberian bansos pun sedikit tertunda sampai melewati periode Januari hingga Maret.

“Tahun 2024 kembali, kemudian dilakukan secara reguler tanpa ada masalah dengan DTKS maupun modalitas untuk transfer apakah melalui bank maupun melalui PT Pos, sehingga eksekusinya bisa Januari-Maret," jelas Sri Mulyani.

Menurut wanita yang akrab disapa Ani itu, realisasi belanja bansos pada Maret 2024 meningkat utamanya dipengaruhi oleh penyaluran PIP, KIP Kuliah, PKH tahap I, program kartu sembako serta adanya anomali realisasi yang rendah di tahun 2023 yang disebabkan penataan ulang kerja sama dengan lembaga penyalur.

Lebih rinci, realisasi belanja bansos Maret 2024 disalurkan kepada beberapa kementerian/lembaga, yakni Kementerian Sosial (Kemensos) Rp20,4 triliun untuk penyaluran PKH bagi 10 juta KPM dan Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.

Kemudian, Kementerian Kesehatan (Kemenses) Rp11,6 triliun dialokasikan untuk penyaluran bantuan iuran PBI JKN bagi 96,7 juta peserta. Kemdikbudristek Rp9,9 triliun untuk bantuan PIP bagi 7,9 juta siswa dan KIP, Kuliah bagi 605,4 ribu mahasiswa.

Lalu, Kemenag Rp1,4 triliun untuk bantuan PIP bagi 1,5 juta siswa dan KIP Kuliah bagi 37,1 ribu mahasiswa, serta BNPB Rp34 miliar, untuk Pelaksanaan tanggap darurat bencana.