Jakarta, Gatra.com – Rektor Universitas Sahid (Usahid) Jakarta, Dr. Marlinda Irwanti Poernomo, SE.,M.Si., mengatakan, semua pihak atau stakeholder di bidang pendidikan harus duduk bersama untuk menyelesaikan polemik Uang Kuliah Tunggal (UKT).

“Saya berharap kepada pemerintah soal UKT ini, mari kita duduk bersama karena anggaran pendidikan melalui APBN kan cukup besar. Kemudian, permasalahan-permasalahan pendidikan cukup banyak,” katanya di Jakarta pada akhir pekan ini.

Lebih lanjut Marlinda ditemui usai acara Wisuda Ke-50 Usahid di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, menyampaikan, perlu duduk bersama semua stakeholder di bidang pendidikan karena untuk menyelesaikan masalah ini harus mendengarkan semua pihak.

“Kita enggak bisa menyelesaikan secara parsial, karena saya dulu juga Komisi X [DPR RI] Bidang Pendidikan. Banyak sekali masalah yang harus kita selesaikan,” ucapnya.

Lantas apakah dengan pelibatan semua stakeholder di bidang pendidikan, termasuk mahasiswa dan orang tua itu siswa ini bisa menghasilkan jalan keluar atau solusi yang dapat diterima banyak pihak, Marlinda optimistis sengkarut ini bisa diselesaikan.

“Apakah itu mungkin? Mungkin. Jadi harus duduk semua pihak, pemerintah, pengelola perguruan tinggi, kemudian DPR kita duduk bersama mencari solusi bagaimana pendidikan di Indonesia,” katanya.

Ia berprinsip bahwa pendidikan itu tidak boleh mahal dan harus bisa dijangkau oleh seluruh rakyat Indonesia. Pasalnya, pendidikan merupakan hulu dari upaya untuk menyejahterakan rakyat.

“Tanpa pendidikan, kesejahteraan tidak mungkin bisa kita wujudkan,” katanya.

Usahid Bertekad Tak Naikkan UKT

Saat ini, sejumlah elemen, khususnya mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta menyatakan menolak kenaikan UKT. Bahan mereka mengancam akan melakukan aksi besar-besaran hingga menduduki kantor Kemendikbudristek jika beleid anyar tentang UKT ini tidak segera dicabut.

Terkait persoalan ini, Marlinda mengatakan, Usahid berupaya tidak akan menaikkan UKT dan diharapkan angkanya sama seperti tahun sebelumnya. “Mudah-mudahan kita masih seperti yang kemarin,” katanya.

Bahkan, lanjut dia, untuk tiga prodi baru, yakni Program Studi Pariwisata (S1), Magister Manajemen Lingkungan (S2), dan Magister Ilmu Hukum (S2), pihaknya memungkinkan akan memberikan diskon atau keringanan, misalnya dalam bentuk beasiswa atau skema lainnya.

“Justru mungkin untuk prodi-prodi baru malah kita kasih beasiswa. Jadi seperti Prodi Pariwisata, Hukum, dan Lingkungan kita kasih pengurangan. Uang pangkal kita malah free sekarang karena kita paham situasi dan kondisi,” ujarnya.

Menurutnya, kondisi dunia pendidikan Indonesia tidak sedang baik-baik saja. “Maka saya berharap Universitas Sahid harus membantu. Kata-kata Merdeka Belajar ini jangan hanya tagline untuk Merdeka Belajar saja, tetapi harus betul-betul diimplementasikan. Karena tanpa dunia pendidikan peradaban dunia juga akan berakhir,” ujarnya.

Marlinda menegaskan, Usahid akan berupaya memberikan diskon atau pengurangan biaya karena pihaknya yakin bahwa pendidikan adalah hulu dari sebuah peradaban. 

“Kalau kita pendidikannya tidak baik dan data terkini di Indonesia, Presiden Jokowi juga kaget, seharusnya enggak juga, S1, S2, S3 baru berapa persentasenya dibandingkan negara sebelah,” katanya.

Menurut Marlinda, kalaupun tidak membandingan dengan negara tetangga, Indonesia harus dapat menunjukkan bahwa mampu meningkatkan jumlah lulusan S1, S2, dan S3 tentunya juga dibarengi peningkatan kualitas.

“Mari kita tunjukkan saja, mengimplementasikan dengan komitmen bersama. Goowill pemerintah bahwa lulusan-lulusan kita harus ditingkatkan S1-nya,” kata dia.

Adapun cara yang bisa ditempuh, lanjut Marlinda, salah satunya dengan memberikan lebih banyak beasiswa sehingga anak-anak Indonesia bisa belajar atau sekolah hingga kuliah. Bahkan, kalau bisa harus cuma-cuma alias gratis.

“Pemerintah tinggal menempatkan ke kampus-kampus dan bisa didiskusikan harganya,” kata Marlinda.