Home Regional PDI Perjuangan Bantul Tak Permasalahkan Posisi Jagoan di Pilkada, yang Penting Komitmen

PDI Perjuangan Bantul Tak Permasalahkan Posisi Jagoan di Pilkada, yang Penting Komitmen

Bantul, Gatra.com - Ketua DPC PDI Perjuangan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Joko Purnomo menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan di Pilkada Serentak ditempatkan pada posisi Bupati atau Wakil Bupati. PDI Perjuangan Bantul berharap kerjasama yang saat ini ada, dengan Bupati Abdul Halim Muslih tetap bisa dilanjutkan.

"DPC PDI Perjuangan Bantul melihat pemerintahan sekarang ini sudah berjalan baik. Kalau bagi PDI Perjuangan, sesuatu yang baik harus tetap dipertahankan. Tapi kami enggak tahu bagi seorang pak Halim. Prinsip kita berjalan bersama siap, seandainya nanti PDI Perjuangan ditinggal, kami juga siap, enggak papa," kata Joko yang menjabat Wakil Bupati, Selasa (28/5) di Bantul.

PDI Perjuangan, menurut Joko masih menghormati kerjasama dengan Bupati Halim serta seluruh partai pengusung PKB, PAN dan Demokrat. "Tapi, kan tidak mungkin, kalau PDI Perjuangan itu namanya berangan-angan, berandai-andai sendiri. Nah terkait itu, njenengan bisa bertanya kepada pak Halim," ucapnya.

Menyambut Pilkada Serentak pada November, sesuai arahan DPP PDI Perjuangan di Rakernas kelima kemarin. Joko menyatakan pihaknya diminta melakukan pementaan demografi dan membangun komunikasi dengan partai-partai lain.

Untuk calon yang diusung PDI Perjuangan Bantul, Joko menyatakan, PDI Perjuangan mengedepankan kader partai yang memiliki prestasi.

"Bagi PDI Perjuangan Bantul itu tidak harus nomer satu ya. Tidak harus bupati. Bisa Bupati, bisa wakil bupati. Karena kita ini kerja sama, jadi nomer satu, nomor dua jika komitmen itu dibangun tidak ada masalah, kok. Jadi masalah itu kalau salah satu tidak komitmen," kata Joko.

Rakernas kemarin juga mengenalkan istilah baru dalam menyingkapi situasi dan kondisi politik saat ini. PDI Perjuangan memutuskan tidak akan menjadi oposisi maupun koalisi. Namun PDI Perjuangan terbuka bekerjasama dengan mayoritas partai.

"Karena dengan kerjasama, itu akan jadi pembagian kerja yang jelas, pembagian hak-hak partai yang kerja sama. Kuncinya itu saja.Yang akan menjadi masalah adalah tidak adanya komitmen atas kerjasama yang disepakati," kata Joko.

37