Jakarta, Gatra.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengusulkan Rencana Kerja & Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp9,38 triliun.
Adapun jumlah ini naik dibandingkan nominal Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, yang menetapkan Pagu Indikatif Kementerian ESDM TA 2025 sebesar Rp3,91 triliun.
"Pagu indikatif ini terdiri dari dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp3,13 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Unit Penghasil sebesar Rp282,01 miliar, dan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp493,59 miliar," urai Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR dikutip pada Kamis, (6/6).
Lebih lanjut Arifin menyampaikan bahwa SBPI TA 2025 belum mencakup PNBP Royalti Minerba dan Penjualan Hasil Tambang (PHT). PNBP Royalti Minerba sebesar Rp1.196,00 miliar akan didistribusikan ke enam unit eselon I KESDM, sedangkan PNBP PHT sebesar Rp4.279,50 miliar akan digunakan untuk pembangunan Pipa Cisem dan Dusem.
"Rencana Kerja KESDM Tahun 2025 memperhitungkan pemenuhan anggaran yang bersifat wajib, seperti gaji dan operasional kantor, serta kegiatan agenda pembangunan. Distribusi pagu per unit organisasi harus dilakukan secara efisien dan tepat guna," tambah Arifin.
Anggaran tersebut akan didistribusikan ke setiap unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM masing-masing sebagai berikut, Sekretariat Jenderal sebesar Rp565,73 miliar, Inspektorat Jenderal Rp140,60 miliar, dan Ditjen Minyak dan Gas Bumi Rp4.828,39 miliar.
Selanjutnya, Ditjen Ketenagalistrikan sebesar Rp491,53 miliar, Ditjen Mineral dan Batubara Rp742,13 miliar, Ditjen EBTKE Rp555,98 miliar, Dewan Energi Nasional Rp63,78 miliar, BPSDM ESDM Rp654,04 miliar, Badan Geologi Rp994,61 miliar, BPH Migas Rp254,29 miliar, dan BPMA Rp94,12 miliar.
"Sebesar 55,3% atau Rp5,19 triliun dari Pagu Indikatif 2025 dialokasikan untuk infrastruktur dan survei sumber daya alam. Proyek-proyek ini mencakup pembangunan Pipa Cisem Tahap II, BPBL, PLTS Penunjang, PLTS, PLTMH, PLTM, mitigasi bencana geologi, dan pos pengamatan gunung api," jelas Arifin.
Namun, Arifin mengungkap bahwa Pagu Indikatif 2025 belum mengakomodir beberapa kegiatan prioritas, termasuk pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 100.000 sambungan rumah (SR), konkit untuk petani sebanyak 10.000 paket, dan konkit untuk nelayan sebanyak 15.000 paket.
Untuk itu, Menteri ESDM meminta dukungan dari Komisi VII DPR RI untuk tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun yang bersumber dari dana RM. Terhadap usulan ini, Komisi VII DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut secara detail dengan seluruh Eselon I Kementerian ESDM.
