Jakarta, Gatra.com - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Marthinus Hukom, memulai rapat perdana dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung Nusantara II, Jakarta Pusat, Senin (10/6).

Rapat tersebut mengusung tiga agenda utama: pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BNN untuk tahun 2025, penjelasan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2022, dan penjelasan mengenai kebutuhan anggaran BNN Provinsi yang didapat dari kunjungan kerja reses DPR.

Kepala BNN RI memaparkan bahwa untuk memberantas kejahatan narkotika, pagu indikatif BNN untuk tahun 2025 mengalami penurunan yang signifikan. Anggaran BNN tercatat mengalami penurunan sebesar Rp 98,62 miliar atau 6,35% dibandingkan dengan DIPA Awal BNN tahun 2024, dari Rp 1,55 triliun menjadi Rp 1,45 triliun.

Kendati demikian, BNN berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2022, dan selama periode 2006-2022, BNN telah menindaklanjuti rekomendasi BPK sebanyak 419 atau 95,23%.

Dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanggulangan narkotika, BNN mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 608,679 miliar. Usulan ini terdiri dari empat klaster: Program Prioritas Nasional, Program Prioritas Lembaga, Program Prioritas Rutin, serta Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Mengusung visi “Indonesia Bersinar” (Bersih Narkoba), BNN berencana menerapkan lima strategi utama: penguatan kolaborasi, penguatan intelijen, penguatan wilayah pesisir, penguatan wilayah perbatasan, serta pendekatan ikonik dan tematik.

Setelah mendengar pemaparan Kepala BNN RI, Komisi III DPR RI mengapresiasi dan mendukung penuh program-program BNN tersebut. Dalam kesimpulan rapat kerja, Komisi III berkomitmen untuk memperjuangkan usulan tambahan anggaran BNN tahun 2025 di Badan Anggaran DPR.

"Satu, Komisi III DPR RI menerima penjelasan Kepala BNN RI atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tahun 2022. Dua, Komisi III DPR RI menerima usulan program BNN sesuai dengan Pagu Indikatif tahun anggaran 2025 sebesar Rp 1,45 triliun dan akan memperjuangkan usulan tambahan sebesar Rp 608,679 miliar," ujar Pangeran Khairul Saleh, Pimpinan Rapat Komisi III DPR RI.