Mataram, Gatra.com - Banyak harapan dan aspirasi penting yang ingin disampaikan anggota Pedagang Kaki Lima (PKL) Kabupaten dan Kota Bima untuk mendapatkan perlindungan dan penguatan bagi kesinambungan usahanya. Bahkan PKL ingin menandatangani fakta integritas dengan semumlah Cagub dan Cawagub NTB pada Pilkada November 2024 mendatang.

Bahkan dalam pemantauan Lembaga Kajian Sosial Kemasyarakatan NTB dan Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) NTB melihat kondisi dan penataan para PKL di Bima cukup tertata, baik yang ada di pusat kota maupun sepanjang bibir pantai.

"Nantinya, aspirasi dan harapan dari para PKL akan kami tuangkan dalam bentuk aspirasi tertulis untuk kemudian disampaikan kepada para calon kepala daerah yang akan berlaga di Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024, khususnya kepada Rohmi-Firin karena lebih memiliki kepedulian dan keberpihakan kepada PKL," ujar Direktur Lembaga Kajian Sosial Kemasyarakatan (Mi6) NTB, Bambang Mri Finarwanto di Matatam, Rabu, (26/6).

Bahkan, kata, Bambang, Mi6 mendorong paket Rohmi-Firin untuk membuat komitmen politik dan pakta integritas bersama PKL untuk memenangkan Pilgub NTB 2024.

Ditambahkannya, paket Rohmi-Firin jika kelak memenangkan Pilgub NTB 2024 perlu memangkas semua prosedur atau aturan yang merumitkan PKL untuk berusaha.

"Bantuan dan pembinaan perlu diperbanyak agar PKL bisa merasakan langsung kehadiran pemimpin yang baru NTB," imbuhnya.

Terkait pengurusan label halal PKL, Mi6 mendorong APKLI mengolektifkan pengurusan izin Sertifikat Halal PKL Kota Bima agar lebih efektif dan efisien.

"Hal ini penting agar PKL Kota Bima bisa merasakan kehadiran APKLI dan pemerintah sebagai pengayom dan pelindung PKL," ujarnya.

Ketua Ansor Kota Bima, Rafik, mendukung upaya Mi6 menyampaikan aspirasi PKL Kota Bima kepada Rohmi-Firin.

"Momen ini sangat penting sekali untuk ditindaklanjuti ke atas, misalnya Mi6 ini mengarahkan kita ke Bu Rohmi dan Musyafirin, kita siap galang PKL se-Kota Bima," ujar Rafik.

ia menambahkan, dirinya dekat sekali dengan PKL di dua titik yang merupakan pusat PKL di Kota Bima, yakni di Sarasuta dan Amahami.

Ketua APKLI NTB, Abdul Majid, meminta Pemda untuk lebih memperhatikan para PKL dan tetap berharap Pemda di Bima dapat lebih memberikan pembinaan lebih banyak kepada para PKL.

Majid menggarisbawahi, saat ini harus diakui memang masih ada tantangan untuk mengintegrasikan suara PKL dalam perumusan kebijakan publik. Karena itu, diharapkan pemetaan isu strategis roadshow ini akan dapat melahirkan dan menciptakan platform dialog antara pemerintah dan PKL untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka.