Jakarta, Gatra.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai bahwa, target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 2,29% hingga 2,82% dari Produk Domestik Bruto (PDB), merupakan jebakan untuk pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto menilai bahwa, jika defisit dipatok sebesar 2,82% dari PDB maka pemerintahan Prabowo tidak memiliki ruang untuk bergerak menjalankan program-program unggulannya.

“Dugaan saya nanti kalau settingan dari 2,82% ini dilakukan di APBN ini, maka pertama, menurut saya ini justru jebakan ini untuk Pak Prabowo,” kata Eko dalam acara Diskusi Publik INDEF ‘Warisan Utang ke Pemerintahan Mendatang’ pada Kamis (4/7).

Pasalnya, menurut Eko pada 2025 mendatang kondisi ekonomi global dan nasional masih mengalami ketidakpastian. Sehingga Pemerintah Prabowo membutuhkan anggaran tambahan untuk merespons kondisi tersebut.

Menurut hitungannya, jika defisit APBN ditetapkan sebesar 2,82% dari PDB dan batas maksimal defisit sebesar 3% maka untuk mengantisipasi krisis ekonomi, Pemerintahan Prabowo hanya mendapatkan tambahan anggaran sekitar Rp30 triliun.

“Kalau sudah 2,82%, maka saya hitung ya, untuk bisa nyampe 3% itu tinggal kita paling ada tambahan Rp30 triliun. Rp30 triliun untuk memitigasi krisis atau resesi ekonomi, ya susah buat apa gitu,” jelasnya.

Eko menilai, idealnya defisit APBN dipatok sebesar 2,29%. Sehingga Pemerintahan Prabowo masih memiliki ruang untuk mengelola APBN.

“Saya berharap sih 2,29% lah kira-kira begitu ya, nanti biar tim ekonomi yang baru itu, kalau dirasa nanti APBN warisan dari Pak Jokowi itu tidak sesuai dengan program, atau masih perlu penyempurnaan, masih ada ruang,” imbuhnya.