Jakarta, Gatra.com - Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Teguh Surya mengatakan pemerintahan Joko Widodo di masa priode kedua ini harus memastikan pencapaian komitmen iklim Indonesia. Salah satunya adalah dengan lebih tegas dalam memperkuat implementasi restorasi gambut.
"Pencapaian komitmen iklim dan penguatan restorasi gambut dapat dilakukan dengan memastikan kepatuhan korporasi, pengawasan serta penegakkan hukum yang jelas bagi korporasi yang melakukan pembakaran lahan," kata Teguh dalam Diskusi Media 'Karhutla di Momentum Politik Saat Ini dan Pasca Tahun 2020" di Creative Hub #TemenanLagi Yayasan Madani Berkelanjutan, Jakarta, Selasa (2/7).
Selain penguatan restorasi gambut, Teguh menyebut perlu adanya moratorium hutan yang rencananya akan dipermanenkan, evaluasi perizinan melalui implementasi moratorium sawit serta perhutanan sosial.
Menurutnya, langlkah itu penting untuk dilakukan mengingat antara target dan kebijakan masih terdapat kesenjangan.
"Indonesia membutuhkan penguatan di beberapa kebijakan apabila akan mencapai target yang diharapkan. Moratorium hutan dan restorasi gambut adalah kebijakan yang memiliki dampak besar terhadap penurunan emisi, ditambah Indonesia adalah kunci penyelamatan iklim dunia," ujarnya.
Badan Restorasi Gambut (BRG) menargetkan luas lahan yang akan direstorasi hingga 2020 mendatang sebanyak 2,49 juta hektare (ha). Sedangkan untuk penurunan emisi karbon yang ditargetkan pada 2030 sebanyak 29% dan bila dengan dukungan internasional mencapai 41%.
