Sleman, Gatra.com – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai aturan yang jelas dari kampus dan etika berdemokrasi dari tokoh agama dapat menghindari terulangnya kasus penolakan penceramah Abdul Somad.
“Kehidupan politik nasional dan keagamaan pasti selalu dinamis. Ada berbagai permasalahan terutama menyangkut perbedaan pemikiran dan kemudian mengarah ke orientasi politik dan sebagainya,” ucap Haedar usai menemai Wakil Presiden Jusuf Kalla di Univeristas Aisyiyah (Unisa) Sleman, Kamis (10/10).
Menurutnya, penolakan Abdul Somad oleh Keraton Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada dapat menjadi hikmah dan pelajaran dalam konsolidasi demokrasi. Haedar menilai, sudah seharusnya ada aturan dan etika politik dalam demokrasi.
Ia menjelaskan, aturan yang diberlakukan di kampus dan masjid dapat menjaga kehidupan berbangsa tetap objektif berdasarkan rambu-rambunya yang jelas, mana yang boleh dan mana yang tidak.
Dengan begitu, kata Haedar, seseorang bisa berceramah atau tidak di kampus atau masjid berdasarkan aturan yang telah diketahui semua orang tersebut. Ia melihat penolakan Somad mungkin karena ada masalah internal di kampus, masjid, dan ruang publik
“Selain regulasi, demokrasi memerlukan etika. Jadi tokoh agama, tokoh elite politik, elite sosial juga perlu memiliki platform pemikiran kebangsaan keagamaan yang bisa mengarah ke titik temu,” ujarnya.
Dengan etika demokrasi ini, setiap negarawan atau agamawan pasti akan memikirkan persatuan dan keutuhan bangsa, kedamaian, dan kebersamaan. Namun saat ini para elite, termasuk elite agama, melewati batas-batas kepentingan publik sehingga menimbulkan masalah dan ditolak oleh kelompok lain.
“Dua hal itu menurut saya menjadi penting, bagaimana kita menguatkan konsolidasi demokrasi untuk penguatan regulasi dan etika demokrasi dan perikehidupan kebangsaan termasuk di dalam kehidupan beragama,” katanya.
Mengenai keputusan Keraton Yogyakarta tidak mengizinkan acara Muslim United yang turut diisi Somad di areanya, Haedar menghargai setiap pilihan kebijakan. Baginya kebijakan itu diambil untuk menjaga keutuhan masyarakat dan bangsa.
