Pati, Gatra.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah menilai upaya Pemkab, khususnya Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Pati masih sangat jauh dari harapan dalam menangani pagebluk.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin mengatakan, telah melangsungkan sidak di sejumlah daerah di kabupaten berjuluk Bumi Mina Tani. Hanya saja realita di lapangan sangat jauh dari kata siap untuk mengantisipasi persebaran Covid-19, satu di antaranya kesiapan posko Covid-19 di desa.
“Ini hasil sidak dari teman-teman DPRD Kabupaten Pati ketika turun di lapangan masih banyak pos atau satgas di desa ini belum siap sepenuhnya menanganani Covid-19. Ini riil didapatkan teman-teman di lapangan bukan mengada-ada,” ujarnya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Pati, Kamis (30/4).
Ia melanjutkan, petugas dari tingkat desa masih kurang dalam mengimbau para pemudik yang pulang kampung kaitannya untuk menerapkan prosedur kesehatan seperti karantina mandiri. Bahkan ada sejumlah pemudik yang lolos dari pantauan.
“Kami temukan, masih ada warga yang seharusnya menjalani karantina berkeliaran, nongkrong-nongkrong dan tidak ada teguran sama sekali dari tim gugus tugas, hanya berupa pendataan saja, belum maksimal,” bebernya.
Ia juga menyinggung perbedaan data milik Pemkab Pati dengan Provinsi Jawa Tengah. Mengingat angka-angka yang tercantum masing-masing pihak, jauh berbeda satu dengan yang lainnya.
“Yang benar yang mana, akhirnya kita sendiri tidak tahu. Pada rakor dengan Kepala DKK Pati beberapa waktu lalu sempat kita singgung, tetapi dia pun bingung ketika kita tanya, mestinya hal seperti ini tidak terjadi,” ungkapnya.
Ia menilai upaya yang perlu ditingkatkan antara lain pembagian 3.000.000 masker serta pembagian sabun antiseptik dan handsanitizer. “Juga pembentukan satuan pasukan khusus beranggotakan Satpol PP, TNI dan Polri yang secara aktif berpatroli melarang dan membubarkan kerumunan massa,” imbuhhnya.
Dalam pandangan yang sama, Wakil Ketua I DPRD Pati, Joni Kurnianto menyebutkan, jika penangan Covid-19 adalah tugas bersama, hanya saja pihaknya menyayangkan Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Pati yang digawangi eksekutif belum maksimal.
“Ini tugas bersama, tapi yang tokoh sentral ya Gugus tugas Covid di Pemkab itu. Tindakan di desa itu tidak ada yang kontinyu dan serius,” terangnya.
Ia juga mengulik perbedaan data antara Pemkab dan Provinsi, “Kita panggil Kepala DKK suruh menunjukkan data yang positif katanya ada lima yang positif, kita minta wilayahnya dia menyebut ada empat, katanya data tidak dibawa ini kan penting. Apalagi DKK kan yang pegang data,” ungkapnya.
Ia menilai lambannya kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi pemicu utama lambannya penanganan Covid-19 di Kabupaten Pati. Harusnya ia menambahkan, OPD memberikan informasi yang cepat kepada Bupati Pati Haryanto yang sekaligus Ketua Gugus Tugas Covid-19.
“Termasuk Pemkab harus buat juru bicara Covid-19, apa sih susahnya buat jubir satu, kita dengar wartawan sulit mendapatkan data, kita juga seperti itu. Kalau tidak kita tanya tidak keluar,” tandasnya.
