Banjarnegara, Gatra.com - Forum Pengusaha Jasa Konstruksi (Forjasi) Banjarnegara menduga adanya praktek kartel proyek pembangunan di Banjarnegara yang mematikan sebagian besar pengusaha jasa konstruksi di Banjarnegara.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Forjasi Banjarnegara, Imam Naf'an, usai audiensi dengan Komisi III DPRD Banjarnegara, Senin (29/6) siang. Ia menuding, sejak tiga tahun lalu tender barang dan jasa di Banjarnegara dikondisikan atau direkayasa, sehingga pemenang lelang adalah pengusaha-pengusaha tertentu saja.
"Bisa dikatakan mulai 2017, jadi sudah tiga tahun anggaran," katanya.
Akibat kondisi tersebut, lanjut Imam, banyak badan usaha jasa konstruksi yang berguguran karena tak mendapat paker pengerjaan. Pihaknya mencatat, dari sebanyak 250 badan usaha jasa konstruksi skala kecil di Banjarnegara, 80 persen diantaranya hanya sedikit atau bahkan sama sekali tak mendapat tender selama tiga tahun terakhir.
"Banyak CV sudah hampir mati. Untuk memperpanjang SBU (Sertifikat Badan Usaha) saja sulit. Jumlah pengusaha yang mendapat paket dan tidak sangat jomplang," ujarnya.
Salah satu alasan sulitnya pengusaha skala kecil mendapat lelang, sambungnya, karena adanya besaran perubahan paket nilai lelang. Jika dulu nilai paket maksimal Rp2,5 miliar, saat ini nilai paketnya naik sehingga tak terjangkau modal pengusaha skala kecil.
Terlebih di tahun ini, paket lelang menggunakan model penggabungan. Jika dulu paketan berupa per luas jalan, sekarang diganti per kecamatan sehingga nilai paketnya besar.
Kemudian sempitnya waktu proses pelelangan juga membuat pengusaha jasa konstruksi kecil kelimpungan mengikuti proses lelang. Karena kondisi tersebut, pihaknya meminta perubahan paket lelang sehingga para pengusaha jasa konstruksi bisa mengikuti proses lelang.
"Misal nilai lelang sampai Rp10 miliar tapi waktu lelangnya hanya dua hari," ucap Imam.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Banjarnegara, Ryan Aditya Wahyu mengatakan, terkait adanya dugaan kartel dan monopoli lelang jasa konstruksi tersebut, pihaknya akan segera memanggil dinas terkait untuk mendapat kejelasan.
"Masih kita dalami. Besok kami memanggil dinas terkait untuk mengungkap indikasi tersebut," ujarnya.
