Temanggung, Gatra.com - Kendati dalam hantaman badai pandemi Covid-19, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung, Jawa Tengah tetap melakukan upaya pembangunan. Hasilnya, sampai saat ini pembangunan tahun 2020 sudah terealisasi mencapai 79 persen. "Hingga akhir Desember ini saya dapat laporan realisasi berbagai program di tahun 2020 sudah dapat terealisasi sampai dengan 79 persen. Masih ada setidaknya 10 hari lagi untuk mengejar ketertinggalan," ujarnya Jumat (18/12).
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Tahun 2020 di Graha Bhumi Phala sebelumnya, ia meminta dinas-dinas pelaksana teknis untuk bisa mempercepat pelaksanaannya agar sampai akhir tahun targetnya bisa terealisasi.
Namun demikian, disatu sisi Khadziq mengakui tahun 2020 merupakan tahun tersulit dalam menjalankan roda program pembangunan. Ia mengibaratkan adanya badai pandemi Covid-19 ini bagaikan naik naik pesawat terbang tapi sedang mengalami turbulensi. "Pada tahun 2020 ini hampir semua bidang mengalami goncangan, pelambatan pergerakan dari semua yang kita lakukan akibat dari pandemi Covid-19, Turbulensi bukan hanya mengakibatkan pelambatan, tetapi juga menyebabkan kita terbentur-bentur masalah," katanya.
Ia menjelaskan bahwa realita ini tidak hanya dialami Pemkab Temanggung, akan tetapi juga pada kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Semuanya mengalami hal yang sama, sehingga dulu di masa awal Covid-19, berbagai peraturan, petunjuk, juklak, juknis dari kementerian itu, antara kementerian yang satu dengan kementerian lain berbeda-beda. Hal ini membuat yang berada di lapangan bingung untuk melaksanakannya. "Alhamdulillah sampai akhir tahun tidak jatuh korban dari proses pembangunan ekonomi masyarakat, semuanya masih bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Ya meskipun ada terjadi penurunan angka," katanya.
Disebutkan, ada beberapa program yang tidak bisa dilaksanakan karena masalah teknis dan juga unsur kehati-hatian semua dalam pelaksanaannya. Contohnya pembangunan Pasar Pingit yang semula akan dialokasikan Rp6 miliar dari APBN, tetapi karena ada pandemi Covid-19 maka dibatalkan oleh kementerian.
"Kemudian dalam perkembangan ke sini ternyata dibuka lagi oleh kementerian dari anggaran Rp6 miliar dibuka hanya Rp4 miliar, kita juga bingung melaksanakan dengan Rp4 miliar. Tetapi kemudian tidak bisa dilaksanakan karena ternyata tanah Pasar Pingit itu masih punya desa dan kita sudah negosiasi berkali-kali dengan kementerian bahwa dana APBN tidak bisa dilaksankan di atas tanah desa," katanya.
Selain itu, juga ada masalah dengan program DAK pembangunan rest area di Kledung yang juga tidak bisa dilaksankan. Lantaran, proses lelangnya melebihi batas waktu sehingga menurut kajian kalau akan dilaksanakan waktunya tidak akan mencukupi. "Kira-kira hanya 2 itu yang signifikan yang tidak bisa kita laksanakan, yang lainnya tetap bisa kita laksanakan," terangnya.
