Pekanbaru,Gatra.com- Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) menolak penerapan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri. Menurut Ketua FKPMR Chaidir, penolakan tersebut dilatari oleh pertentangan SKB 3 menteri dengan semangat otonomi daerah.
"Kita minta SKB itu dicabut, banyak pertimbanganya,seperti pendidikan dasar dan menengah itu kan sudah diserahkan ke daerah," urainya kepada Gatra.com di Pekanbaru, Rabu (3/3).
Lebih lanjut Chaidir menilai, munculnya SKB 3 menteri itu telah menimbulkan polemik ditengah masyarakat. Padahal, ditengah kondisi Covid-19, pemerintah mestinya dapat mensolidkan masyarakat.
"Sekarang ketika sibuk pikirkan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, kok malah digaduhkan oleh persoalan pakaian," tekannya.
Adapun pemerintah mengeluarkan turan terkait pemerintah daerah dan sekolah negeri soal seragam beratribut agama. Aturan ini diprakarsai oleh tiga menteri meliputi:Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Dalam SKB tersebut ditekankan pemerintah daerah maupun sekolah tidak diperbolehkan untuk mewajibkan atau melarang murid mengenakan seragam beratribut agama.
Bagi Riau, regulasi bersama 3 menteri tersebut merupakan isu tambahan dalam riak-riak hubungan pemerintah pusat dan daerah. Sebelum munculnya regulasi itu, pengelolaan Blok Rokan merupakan isu krusial antara pemerintah pusat dan daerah. Pun begitu dengan kesulitan publik mengakses data Hak Guna Usaha (HGU), perkebunan sawit.
Reporter: Febri Kurnia
