Jakarta, Gatra.com – Ketua DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) bidang Migran, Yulisa Baramuli, mengatakan, butuh kerja sama seluruh pemangku kepentingan (stake holder) untuk mengatasi persoalan di sektor pekerja migran Indonesia yang juga terimbas pandemi Covid-19.

Yulisa di Jakarta, Senin (19/4), menyampaikan, penempatan pekerja migran Indonesia menurun drastis sejak pandemi Covid-19 merebek. Pandemi menyebabkan banyak negara di dunia menutup diri, termasuk untuk pekerja migran.

Kenyataan ini membuat Indonesia sebagai salah satu negara paling banyak mengirimkan pekerja migran ke berbagai negara menjadi kelabakan. Terlebih, sebelum pandemi, beberapa aturan yang disusun dalam negeri tidak bersambut baik dengan negara tujuan pekerja migran mencari rezeki. Ini membuat penempatan pekerja migran Indonesia hanya 15% dari tahun sebelum pandemi.

Setelah hampir 2 tahun pagebluk, akhirnya beberapa negara, di antaraya Hongkong dan Taiwan mulai membuka penempatan pekerja migran. Namun, pekerja migran dari Indonesia belum bisa masuk.

"Bagi negara yang penempatan sudah dibuka, Badan Pekerja Migran Indonesia dan Kemenaker, sebaiknya langsung membuat langkah agar para pekerja kita bisa ditempatkan," kata Yulisa.

Badan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) jangan sampai tidak bisa memanfaatkan kesempatan tersebut, namun negara lain yang jadi pesaing Indonesia bisa. "Contohnya sekarang Filipina sudah mulai melakukan penempatan di Taiwan," ungkapnya.

Yulisa mengatakan, jika persoalannya Covid 19, maka pemerintah bisa memprioritaskan vaksinasi bagi calon pekerja migran Indonesia. Namun, jika masalahnya terdapat pada regulasi atau peraturan, perlu dilakukan peninjauan kembali agar tidak merugikan semua pihak.