Tokyo, Gatra.com - Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang memilih mantan menteri luar negeri, Fumio Kishida sebagai pemimpin baru pada Rabu (29/9).
Keputusan itu menempatkannya menjadi calon kuat perdana menteri berikutnya, di negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia itu.
Kishida mengalahkan Kono, mantan menteri pertahanan dan luar negeri, dalam pemilihan putaran kedua. Dua pesaing wanita, Sanae Takaichi, 60, dan Seiko Noda, 61, keluar setelah putaran pertama.
Dalam jajak pendapat partai, hampir pasti menjadi perdana menteri di sesi parlemen nantinya pada 4 Oktober, karena mayoritas suara dikuasai LDP di majelis rendah.
"Pemilihan pimpinan LDP sudah berakhir. Mari kita semua menghadapi pemilihan majelis rendah dan majelis tinggi sebagai satu kesatuan," kata Kishida, dikutip Reuters, Rabu (29/9).
"Krisis nasional kita terus berlanjut. Kita harus terus bekerja keras dalam penanganan virus corona dengan tekad yang kuat, dan kita perlu menyusun paket stimulus puluhan triliun yen pada akhir tahun ini," katanya.
Kishida diperkirakan akan membentuk Kabinet baru dan merombak eksekutif LDP pada awal Oktober.
Media lokal melaporkan, mengutip eksekutif LDP, bahwa majelis rendah kemungkinan akan dibubarkan pada pertengahan Oktober, dengan pemilihan umum 7 November atau 14 November.
Pemilihan umum dijadwalkan pada 28 November.
Menggunakan masker, anggota parlemen LDP, termasuk Suga dan mantan perdana menteri Shinzo Abe, berkumpul di ballroom hotel Tokyo untuk memberikan suara mereka mulai pukul 1 siang. Kotak suara mereka ditutup sekitar 30 menit setelah mereka memberikan suara dalam antrean.
Tahun lalu, faksi LDP berkumpul memberikan suaranya kepada Suga setelah Abe berhenti pasca hampir delapan tahun masa jabatannya, dengan alasan kesehatan yang buruk. Namun suara Suga merosot karena penanganannya terhadap pandemi, sehingga mendorongnya untuk tidak akan maju sebagai perdana menteri lagi.
Sementara Kono memiliki jumlah tertinggi dalam jajak pendapat publik. Namun Kishida memiliki citra yang lebih baik dengan dukungan basis yang lebih kuat dari anggota partai di parlemen.
