Jakarta, Gatra.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bekerjasama dengan Women’s World Banking (WWB) meluncurkan Koalisi Inklusi Keuangan Digital Perempuan (IKDP).

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Lenny N. Rosalin, menjelaskan bahwa Koalisi IKDP memiliki tiga agenda utama.

Baca Juga: Gonjang-Ganjing Ekonomi Global, RI Naikkan Asumsi Inflasi 2023 Jadi 3,6 Persen

“Peningkatan akses kepada teknologi, peningkatan keterampilan digital dan keuangan, dan peningkatan akses terhadap layanan keuangan digital.” ujarnya saat konferensi pers pada Senin (19/9).

Leny memaparkan, pada tingkat global, telah dibentuk Advocacy Hub IKDP, yang diinisiasi oleh WWB dan UN Capital Development Fund, dan merupakan kumpulan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk penyedia layanan keuangan, masyarakat sipil, dan organisasi internasional.

Mitra awal Advocacy Hub antara lain European Bank for Reconstruction and Development, Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), dan FinEquity yang diselenggarakan oleh CGAP, GSMA, International Finance Corporation, World Bank Gender Group, Better Than Cash Alliance, dan Kaleidofin.

Baca Juga: Tahun Depan, Target Penerimaan Pajak Negara Naik Rp4,3 Triliun

Advocacy Hub juga didukung oleh Bill & Melinda Gates Foundation. Tujuan Advocacy Hub adalah untuk mendorong kemajuan kesetaraan keuangan digital bagi perempuan, di tingkat global, regional dan nasional

Sementara itu, Koalisi IKDP di Indonesia secara aktif akan bekerja untuk mengadvokasi akses digital yang mendesak diperlukan untuk kemajuan keuangan bagi perempuan Indonesia.

“Sebagai tindak lanjut G20 Ministerial Conference on Women’s Empowerment (MCWE) 2022, Koalisi IKDP akan mengambil peran aktif dalam mendukung komitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender dengan menyediakan platform untuk mendukung Inklusi Keuangan Digital Perempuan yang non-diskriminatif dan setara,” paparnya.

IKDP, jelas Leny, turut mengutamakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dimiliki dan dipimpin perempuan, perempuan pedesaan, perempuan pra-sejahtera, termasuk perempuan penyandang disabilitas dengan segala keragamannya, dan perempuan penyintas kekerasan.

Baca Juga: Peran Perempuan dalam Menjaga Martabat Manusia

“Akses layanan keuangan digital sudah menjadi kebutuhan, terutama bagi perempuan Indonesia. Kami membentuk Koalisi IKPD ini sebagai wadah bagi para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan Indonesia, untuk mencapai kesetaraan gender di bidang ekonomi, utamanya melalui tiga agenda utama Koalisi IKDP,” tambahnya.

Lenny berharap Koalisi IKDP dapat membantu meningkatkan akses layanan keuangan digital, yang mendukung upaya pemerintah untuk mencapai tingkat inklusi keuangan nasional 90 persen sebagaimana diatur dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) dan sekaligus mendukung peningkatan SNKI Perempuan (SNKI-P).