Jakarta, Gatra.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan pelaksanaan program pemerintah untuk pembangunan desa harus segera beralih pada basis teknologi informasi (TI). Ia mendorong jajarannya untuk meninggalkan cara konvensional yang dinilai sudah tidak layak.

"Tantangan kita ke depan yang harus kita mulai di awal tahun 2023 ini adalah model pengelolaan pembangunan, perencanaan, evaluasi, pengelolaan pemerintahan berbasis TI mulai harus kita lakukan," ujar Abdul Halim dalam keterangannya, Senin (2/1).

Pria yang akrab disapa Gus Halim ini menjelaskan, penggunaan teknologi informasi harus mulai direncanakan untuk seluruh program yang ada. Tidak hanya itu, penggunaan TI juga dilakukan pada saat evaluasi kinerja pembangunan desa.

"Mulai dari perencanaan dalam pengelolaannya serta evaluasi membangun secara keseluruhan," tuturnya.

Penggunaan TI dalam perencanaan hingga evaluasi program pemerintah, kata dia, dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah pembangunan desa lebih mudah. Kecanggihan teknologi informasi, menurutnya bisa dimanfaatkan untuk memperbarui data yang nantinya sebagai acuan dalam mengetahui potensi dan masalah yang ada.

Selain itu, ia menekankan bahwa penggunaan TI wajib diimbangan dengan peningkatan kompetensi setiap SDM (sumber daya manusia) sehingga dapat menyesuaikan dengan kondisi terkini.

"Pembangunan daerah tertinggal ini adalah keniscayaan. Semua itu tidak mungkin kita lakukan tanpa menggunakan pendekatan TI memanfaatkan kecanggihan teknologi. Saya ajak semua untuk terus melakukan pembenahan diri, meningkatkan kapasitas kita dengan tuntutan zaman," imbuhnya.