Jakarta, Gatra.com - Keseriusan Kementerian Energi dan Sumber Daya (ESDM) dalam melaksanakan serta mengawal program Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia, ditandai dengan janji untuk melakukan transparansi pelaporan, baik dari Pemerintah Indonesia dan Perusahaan Migas dan Tambang.

Hal itu disampaikan dalam dialog  "Sejauh Mana Standar Transparansi EITI Telah Berjalan dan Mampukah EITI Mendukung Upaya Transisi Energi Berkeadilan", yang dibuka oleh Kepala Pusdatin Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi.

"Bagaimana standar dari EITI ini bisa untuk menjaga, untuk meningkatkan transparansi dalam menjaga transisi energi yang saat ini jadi topik utama dunia, untuk bisa mempertahankan sustainable ekonomi dunia dan tidak ada masyarakat yang tertinggal," tutur Agus Cahyono atau yang biasa dipanggil Aca.

Salah satu contoh transparansi yang dijanjikan ke publik meliputi angka pembayaran dan penerimaan sumber daya alam, baik dari sisi perusahaan ataupun yang diterima Pemerintah.

Dengan adanya akses publik ke data ini, Pemerintah Daerah, LSM, hingga kelompok masyarakat terkecil bisa ikut mengawasi pergerakan SDA di Indonesia.

"Sejauh mana sih kita bisa menjaga proses-proses transisi energi tersebut. Tetap bisa mempertahankan bagaimana tujuan kita mengelola sumber daya alam. Ini amanah dari konstitusi. Ini merupakan modal pembangunan," tutur Agus Cahyono.

Hal ini menjadi krusial mengingat pernah ada kesenjangan dan perbedaan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah setelah SDA diambil oleh perusahaan tambang.

"Bagaimana kita tetap bisa mengelola secara govern, secara transparan untuk bisa meningkatkan perekonomian dan bisa menjadi sumber dari modal dan sumber pendapatan untuk mendorong perekonomian," tuturnya.

Laporan dari Pemerintah Pusat menjadi data bagi Pemerintah Daerah untuk merencanakan pembangunan dan pembiayaan untuk program-program yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat setempat.

Dengan adanya transparansi di setiap proses bisnis perusahaan tambang, pemerintah dan masyarakat tentu semakin mudah melacak indikasi kejanggalan.

Pemerintah juga lebih mudah membuat kebijakan jika ada laporan dari perusahaan, baik dalam proses penambangan atau hasil yang mereka dapatkan.