Bali, Gatra.com- Energi fosil masih menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan energi nasional di masa depan. Oleh karena itu pemerintah berharap pelaku industry hulu migas melakukan  inovasi dan memberikan masukan terkait usaha-usaha peningkatan produksi namun juga menekan ekomisi karbon yang dihasilkan, seperti halnya Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS).

Demikian dikatakan Staf Ahli Menteri Bidang Energi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Haruni  Kirisnawati saat menjadi pembicara pada 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIUOG) 2023, di Bali, Kamis (21/9).

Baca juga: Luhut Tekankan Tindak Lanjut Implementasi Carbon Capture Storage

Berdasarkan data KLHK tahun 2019, kontributor terbesar emisi gas rumah kaca di Indonesia adalah Perubahan Penggunaan Lahan dan Kehutanan (Land Use Change and Forestry – LUCF) sebesar 50,13%, serta dari sektor energi sebesar 34,49%, utamanya dari pembangkit listrik.

Pemerintah mendukung penerapan teknologi CCS dan CCUS di Indonesia. Hal ini didasarkan pada kebutuhan peningkatan produksi energi negara kita, sekaligus mengingat potensi besar yang dimiliki Indonesia untuk mengimplementasikan teknologi CCS/CCUS.

Terutama, lapangan-lapangan migas yang telah mencapai masa produksi puncak memiliki potensi penyimpanan CO2 sekitar 2,5 miliar ton CO2. Dukungan antara lain ditunjukkan dengan diterbitkannya Permen ESDM No 2 tahun 2023, yaitu Penyelenggaraan dan Penangkapan Karbon serta Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Baca juga: Pentingnya Ketahanan Energi dalam Perjalanan Netralitas Karbon

Aturan lain adalah regulasi dengan membuat Bursa Karbon yang rencanannya akan diluncurkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 26 September 2023. Di Bursa Karbon, nantinya dimungkinkan dilakukan carbon trading, dimana karbon yang sudah ditangkap dan disimpan akan diperdagangkan.

Untuk memantapkan rencana besar ini, menurut Haruni, berbagai kementerian, lembaga, dan periset kumpul bersama. Sebab, bukan hanya menangkap, menyimpan, dan menjual karbon, praktek ini juga harus mempertimbangkan dampaknya ke lingkungan dan masyarakat.

“Penerapan CCS masih memiliki banyak ketidakpastian terutama mengenai biaya penangkapan dan kompresi CO2. Selain tantangan teknis dan Ekonomi juga ada hal-hal lain seperti HSE pada jangka panjang. Oleh karena itu diharapkan ada masukan dari para pelaku bisnis untuk mengantisipasi dampak yang mungkin muncul,” katanya.

Baca juga: Luhut: Indonesia Punya Peluang Besar Menyimpan Emisi Karbon Permanen

Untuk mengantisipasi dampak jangka panjang tersebut, Haruni berharap agar implementasi kegiatan CCS oleh industry hulu migas diprioritaskan menggunakan kawasan hutan yang mengalami degradasi, dibanding kawasan hutan yang sehat.  “Meskipun industri minyak dan gas merupakan pilar utama perekonomian, industri ini juga mempunyai tanggung jawab besar dalam mengurangi emisi karbon,” kata Haruni