Riyadh, Gatra.com - Arab Saudi mengutuk setiap operasi darat yang dilakukan Israel, yang mengancam kehidupan warga sipil Palestina dan membuat mereka menghadapi lebih banyak bahaya dan kondisi yang tidak manusiawi. 

Kementerian luar negeri dalam pernyataannya dikutup Arabnews, pada hari Sabtu (28/10).

“Kerajaan Arab Saudi sangat prihatin dengan eskalasi militer Israel di Jalur Gaza, sebagai akibat dari operasi darat yang dilakukan oleh tentara Israel” di daerah kantong Palestina,” bunyi pernyataan itu.

Kerajaan Arab Saudi memperingatkan bahaya jika terus melakukan pelanggaran hukum internasional yang terang-terangan, dan itu tidak dapat dibenarkan terhadap saudara-saudara Palestina.  Hal ini mempunyai dampak serius bagi stabilitas kawasan dan perdamaian serta keamanan regional dan internasional.

Arab Saudi meminta komunitas internasional untuk memikul tanggung jawabnya untuk segera menghentikan operasi militer ini berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB yang dikeluarkan pada hari Jumat. 

Menghindari pertumpahan darah orang-orang yang tidak bersalah, menjaga infrastruktur dan kepentingan vital, menghormati hukum kemanusiaan internasional, dan memungkinkan tindakan kemanusiaan dan organisasi bantuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan, yang mendesak dan diperlukan kepada warga sipil di Jalur Gaza tanpa hambatan.

Pernyataan itu muncul setelah tentara Israel tanpa henti menggempur wilayah itu pada hari Sabtu, setelah pemboman sengit semalam yang menurut tim penyelamat menghancurkan ratusan bangunan, sejak tiga minggu setelah perang yang dipicu oleh serangan paling mematikan dalam sejarah negara itu.

Baca Juga: Erdogan: Barat Tidak Patuh Hukum, Pertumpahan Darah di Gaza adalah Urusan Umat Islam

Hal ini juga terjadi ketika Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada hari Sabtu memperingatkan bahwa ada potensi ribuan warga sipil lagi yang meninggal, ketika Israel memperluas operasi daratnya di Gaza.

UEA mengutuk operasi darat Israel di Jalur Gaza Palestina

UEA, yang menjadi negara Teluk pertama yang menormalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020, juga menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi militer Israel dan memperburuk krisis kemanusiaan yang mengancam lebih banyak korban jiwa warga sipil.

Kantor berita negara WAM melaporkan, mengutip kementerian luar negeri negara tersebut, pada Sabtu (28/10).

Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman juga mengatakan di X, sebelumnya Twitter, bahwa eskalasi darat Israel akan menimbulkan konsekuensi yang mengerikan bagi warga sipil, dan dampak kemanusiaan dan ekonomi yang menghancurkan.

Kementerian Luar Negeri Qatar menyatakan penolakan penuh terhadap pemboman tanpa pandang bulu di Jalur Gaza, dan upaya untuk menggusur secara paksa warganya.

Diplomat utama Qatar mengatakan upaya mediasi untuk membebaskan sandera sipil dan “mengakhiri perang” sedang berlangsung.

Oman juga ikut menuduh Israel melakukan “kejahatan perang” di Gaza dan memperingatkan agar tidak melakukan manuver darat lebih lanjut.

“Meningkatnya perang brutal Israel di Jalur Gaza merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri, yang disiarkan oleh Kantor Berita resmi Oman.

Oman juga memperingatkan dampak destabilisasi dari invasi darat skala besar, sementara Qatar mengatakan “eskalasi darat” akan membahayakan keselamatan warga sipil dan sandera di Gaza.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri Kuwait menuduh bahwa setiap invasi darat ke Gaza... akan membuktikan bahwa pendudukan Israel bertekad untuk terus melakukan kejahatan terhadap saudara-saudara Palestina. 

Baca Juga: Israel Perluas Operasi Serangan Darat di Gaza, Jaringan Komunikasi Diputus

Dewan Kerjasama Teluk yang beranggotakan enam orang mengutuk eskalasi militer di Gaza sebagai “pelanggaran hukum internasional,” dan mendesak diakhirinya permusuhan.

Presiden Abbas Serukan tindakan dunia internasional segera menghentikan genosida di Gaza

Dalam pertemuan penting Komite Eksekutif PLO yang diadakan Sabtu malam di markas besar kepresidenan di Ramallah, Presiden Mahmoud Abbas mendesak masyarakat internasional untuk menghentikan genosida, yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza.

Saat berbicara di depan komite, Presiden Abbas menekankan gawatnya situasi saat ini, karena rakyat Gaza sedang menghadapi pembantaian genosida oleh Israel, di bawah pengawasan penuh komunitas internasional.

“Sejak awal krisis ini. Kepemimpinan Palestina telah melakukan segala upaya, terlibat dalam upaya diplomasi yang luas dengan para pemimpin dunia dan meminta Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan agresi, memberikan bantuan kemanusiaan, dan mencegah konflik eksternal, pengungsian, dan menghentikan serangan yang dilakukan oleh pemukim Israel dan pasukan pendudukan di Yerusalem dan Tepi Barat,” kata Abbas dikutip Wafa Palestina, Sabtu (28/10). 

“Meskipun terdapat suara mayoritas di Majelis Umum PBB, pasukan pendudukan Israel menanggapinya dengan invasi darat dan tingkatkan penembakan, kehancuran, dan korban jiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ujarnya.

Jumlah korban warga Palestina di Jalur Gaza kini mencapai lebih dari 7.500 orang, dengan mayoritas adalah anak-anak dan perempuan, serta sekitar 20.000 orang terluka. 

Presiden Abbas bertanya-tanya "bagaimana mungkin untuk tetap diam ketika menghadapi lebih dari 3.000 anak-anak Palestina yang terbunuh dan penembakan terhadap rumah sakit, bersamaan dengan penghancuran yang kejam dan hukuman kolektif terhadap warga sipil."

Dia meminta komunitas internasional untuk memberikan tekanan pada Israel menghentikan pertumpahan darah di Palestina. 

Dia juga mendesak rakyat Palestina untuk berdiri bersama, menunjukkan persatuan dan ketahanan melawan perang keji, yang dilakukan oleh militer Israel terhadap rakyat Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem.

Baca Juga: PBB Serukan Gencatan Senjata di Gaza: Israel Marah, Hamas Sambut Baik

Presiden Abbas menyatakan bahwa warga Palestina harus menghadapi pengungsian dan Nakba yang sedang berlangsung, dan bersumpah untuk membangun kembali segala sesuatu yang dihancurkan oleh pendudukan Israel di Gaza. 

Presiden menekankan bahwa Gaza akan tetap menjadi bagian integral dari negara Palestina, bersama dengan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur… “Yerusalem akan tetap menjadi ibu kota abadi kita, dengan kesucian Islam dan Kristennya,” katanya.

Presiden Abbas menyerukan kepada para pemimpin negara-negara Arab untuk mengadakan pertemuan darurat, guna menghentikan agresi kejam terhadap rakyat Palestina dan perjuangan mereka, mengatasi tantangan-tantangan regional dan internasional. Mengupayakan agar warga Palestina tetap tinggal di tanah mereka, dan mengakhiri pendudukan di negara mereka, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.

Presiden menekankan bahwa Komite Eksekutif PLO masih dalam keadaan darurat dan terbuka, untuk memantau perkembangan dan upaya diplomatik yang sedang berlangsung.