Jakarta, Gatra.com - Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (MASINDO) mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembuatan suatu keputusan berbasis sadar risiko. Hal ini sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan gagasan pemerintah yakni Indonesia Emas pada 2045 mendatang.
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Erwin Dimas mengapresiasi kampanye tersebut dengan mendorong pelibatan aktif berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Menurutnya, risiko sendiri merupakan peluang maupun tantangan yang harus dihadapi bersama.
“Risiko jangan dijadikan sebagai beban, tetapi sebagai peluang untuk membangun lebih baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Masindo yang telah mengajak BAPPENAS untuk menyuarakan kebijakan berbasis risiko,” ucap Erwin dalam keterangan resmi yang diterima Gatra pada Senin (18/12).
Erwin menjelaskan, risiko telah menjadi salah satu pertimbangan bagi Bappenas dalam menyusun perencanaan. Sebagai contoh, pembangunan food estate yang tentunya memiliki faktor risiko terhadap lingkungan seperti kondisi hutan.
Dalam hal ini, masyarakat dapat berpartisipasi dengan menyumbangkan pendapat agar risiko dari pembangunan tersebut tidak menciptakan dampak besar terhadap lingkungan.
Menurut Erwin, Bappenas saat ini sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, momentum ini juga dapat dimaksimalkan oleh berbagai pihak untuk terlibat secara aktif dalam penyusunan kebijakan. Partisipasi aktif masyarakat merupakan wujud dukungan terhadap pembangunan nasional.
“Ini merupakan topik yang menarik bagi generasi muda tentang lingkungan dan di situ kami harapkan teman-teman dapat berpartisipasi. Generasi muda bisa memberikan kami input dalam perencanaan,” ucapnya.
Ketua Masindo, Dimas Syailendra Ranadireksa menjelaskan bahwa usia produktif di Indonesia mencapai 190,83 juta jiwa atau sekitar 69,3%. Di mana rentang usia 16-30 tahun mendominasi dan berpotensi mendapatkan bonus demografi yang berpengaruh pada kemajuan serta kesejahteraan Indonesia.
Akan tetapi, kata Dimas, masalah publik dari segi kesehatan seperti prevalensi penyakit tidak menular dan kesehatan mental, masalah lingkungan seperti polusi udara dan dan perubahan iklim, serta masalah sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama.
“Berbagai masalah publik dapat diperparah oleh pembuatan kebijakan yang tidak tepat sasaran, tidak ada partisipasi, dan tidak mempertimbangkan paradigma baru yakni sadar risiko,” ujar Dimas.
Menurut Dimas, dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu, Masindo telah melakukan sosialisasi terkait kesadaran risiko. Mulai dari pentingnya mengurangi polusi udara dengan beralih ke energi terbarukan dan transisi ke transportasi umum, hinggq menjaga keselamatan berkendara dengan mengenakan helm, sabuk pengaman, dan tidak bermain ponsel.
CEO & Founder of Think Policy, Andhyta Utami menjelaskan, inisiasi gerakan aktif dalam advokasi, edukasi, serta sosialisasi dalam pembuatan kebijakan perlu diperbanyak dan dilakukan secara masif. Berbagai ruang partisipasi dapat dimaksimalkan dengan tujuan memajukan ekosistem kebijakan publik yang tepat sasaran, partisipatif, dan berbasis sadar risiko.
“Inisiatif menyuarakan aspirasi terhadap kebijakan publik di Indonesia bisa didasari fokus dan keterampilan masing-masing,” jelas Andhyta.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hari Prasetiyo, juga sependapat bahwa keterlibatan masyarakat dan generasi muda dalam perumusan kebijakan publik memiliki potensi besar dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yakni RPJPN 2025-2045, salah satu agenda yang dimuat yaitu mewujudkan transformasi sosial guna meningkatkan kualitas kehidupan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif.
Menurutnya, Idealisme generasi muda yang aktif menyuarakan aspirasinya di ruang kebijakan publik akan mendorong perubahan positif bagi bangsa Indonesia ke depan.
“Baik melalui gerakan-gerakan, petisi, media sosial, atau pemerintahan dapat menjadi ruang partisipasi bagi generasi muda. Untuk itu, proses pengambilan kebijakan publik sangat perlu melibatkan generasi muda,” jelas Hari.
