Jakarta, Gatra.com - Menteri Koodinatir Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto meminta kepada jajaran pemerintah daerah (pemda) beserta perangkat keamanan daerah untuk bisa mencegah adanya aliran massa ke Jakarta jelang pengumuman hasil hitung pemilu, serta panasnya isu People Power pada 22 Mei 2019 mendatang.

"Dari daerah tolong Forkopimda, Pangdam, Kapolda, jangan biarkan masyarakat keluar daerah menuju Jakarta, (permasalahan) selesaikan di sana (daerah)," kata Wiranto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019, di Hotel Grand Paragon Jakarta, Kamis (16/5).

Wiranto mengimbau agar dari tingkat terendah, yaitu tingkat desa, untuk bisa mengatasi seruan pengerahan massa menuju ibu kota.

"Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, Danramil, Babinsa, ya selesaikan di sana," lanjutnya.

Purnawirawan Jenderal TNI ini mengatakan akan ada kecenderungan penumpukan massa di Jakarta jika pemda tak bisa membendung masyarakat ke ibu kota. Karena itu, ia mengatakan harus ada sinergi dari pusat dan daerah untuk mencegah adanya potensi konflik.

Pusat daerah bersinergi supaya cegah adanya indikasi atau kecenderungan atau risiko konflik sosial, dengan cara mencegah mereka atau selesaikan mereka di masing-masing tempat dulu," tuturnya.

Wiranto menyebut risiko konflik bisa ditangani. Pemda harus bisa menerangkan kepada masyarakat bahwa pemilu sudah selesai dan tinggal menunggu pengumuman. Ia mengakui memang proses pemilu masih beberapa hari menuju pengumuman. Apabila ada kecurangan pemilu atau hal yang menyimpang, baiknya disampaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

"Jelaskan ke masyarakat enggak perlu ke sana (Jakarta). Pemilu sudah selesai sudah ada hasilnya, percuma ke sana. Puasa lagi. Sahurnya di mana, bukanya di mana, mereka mikir pasti," ujarnya.