Jakarta, Gatra.com - Ratusan orang berunjuk rasa di sekitaran Patung Kuda, Jl Merdeka Merdaka Barat. Massa ini menamakan dirinya Front Perjuangan Rakyat (FPR). Mereka merupakan gabungan dari mahasiwa, petani dan buruh.

Berbagai kelompok di antaranya Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Front Mahasiswa Nasional (FMN), elemen mahasiswa dan lainnya.

Orator unjuk rasa menyebut pemerintahan antidemokrasi. Menurutnya, pemerintah abai terhadap berbagai gerakan rakyat, bahkan mencoba membungkam suara yang bersebrangan. "Kami dicegah di stasiun oleh aparat ketika hendak menuju ke sini," kata orator aksi dari Seruni Universitas Ageng Tirtayasa, Senin (30/9).

Pendemo juga meminta pemerintah cepat dan tanggap menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di Kalimantan dan Sumatera. Mereka juga kecewa atas sikap pemerintah yang menuduh petani sebagai pembakar, padahal bencana terjadi di lahan-lahan yang dikuasai korporasi besar.

"Bencana bermula di lahan konsesi yang dikuasai perusahaan besar namun rezim Joko Widodo menuduh petani yang membakar lahan," seru orator.

Aksi ini telah berlangsung sejak pukul 12.00 WIB. Saat itu, peserta aksi unjuk rasa tak sampai 100 orang. Namun, menjelang sore peserta aksi terus bertambah. Sekitar pukul 14.20 WIB muncul dua bis yang mengangkut mahasiswa Universitas Nasional Jakarta. Rombongan baru ini langsung bergabung masuk barisan.

Massa FPR ini mengajukan 10 tuntutan kepada pemetintah, yaitu:

1. Pemadaman api dan perawatan gratis dan layak terhadap korban asap

2. Cabut HGU pemilik perusahaan pembakar lahan, tangkap dan adili

3. Hentikan izin HGU baru bagi perkebunan besar

4. Batalkan RUU Pertahanan, RUU Ketenagakerjaan, RKUHP, UU KPK

5. Jokowi harus bertanggung jawab atas meninggalnya 2 mahasiswa Universitas Haluoleo, Kendari

6. Pecat Menko Polhukam, Kapolri, Kapolda dan Kapolres setempat yang bertanggung jasab atas jatuhnya korban

7. Tarik pasukan TNI Polri dari tanah Papua sebagai sumber kekerasan dan jatuhnya korban

8. Jokowi harus penuhi tuntutan rakyat Papua tentang hak menentukkan nasib sendiri

9. Jokowi harus menghentikan kekerasan intimidasi, pelarangan dan penangkapan terhadal rakyat yang menyuarakan hak demokratisnya

10. Jalankan reforma agraria sejati dan pembangunan industri nasional