Jakarta, Gatra.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dinilai lalai dalam membahas Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Pernyataan itu diungkapkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebutkan, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) baru dibahas menjelang batas waktu pengesahan.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik mengatakan, pihak Kementerian masih memberi kesempatan kepada Anies untuk menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS. Namun, ia juga tidak menolak permintaan PSI untuk segera menegur eks Menteri Pendidikan itu.
"Kita enggak bisa menahan orang untuk meminta Mendagri menegur, sah aja sih PSI seperti itu," kata Akmal saat dihubungi, Selasa (29/10).
Kendati demikian, Akmal mengatakan bahwa Mendagri tak bisa menindak selama KUA-PPAS saat masih dalam proses penyusunan. Apalagi tidak lewat dari ketetapan Kemendagri yaitu 30 November 2019. "Nah, kalau terlambat mengesahkan anggaran lewat dari batas waktu kan ada sanksi yang akan dikenakan," tuturnya.
Sebelumnya, Juru bicara Partai PSI, Rian Ernest meminta Mendagri Tito Karnavian menegur Anies yang dianggapnya lalai dalam menyusun KUA-PPAS DKI 2020 karena Gubernur DKI Jakarta itu baru menyisir isi anggaran menjelang batas waktu yang ditentukan Kemendagri.
"Gubernur terbukti tidak siap membahas anggaran. Pembahasan anggaran idealnya memakan waktu 3-4 bulan. Namun, saat ini tinggal tersisa waktu satu bulan dan kami belum menerima daftar rinci komponen KUA-PPAS 2020," kata Rian di Ruang Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Senin (28/10).
Rian pun mempertanyakan kualitas anggaran yang disusun secara tertutup. Menurutnya, ada beberapa anggaran kegiatan yang patut dipertanyakan. Ia juga menyebut Anies tidak mengetahui progres kenaikan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Kritik PSI pada beberapa bulan terakhir ini terbukti. Anggaran satu per satu kegiatan mulai dipertanyakan. "Kami minta selaku kepala daerah agar Gubernur [DKI Jakarta] serius dalam menyusun anggaran. Kalau tidak mampu melakukan sendiri, libatkan publik," ujarnya.
Rian pun mempertanyakan kualitas anggaran yang disusun secara tertutup. Menurutnya, ada beberapa anggaran kegiatan yang patut dipertanyakan. Ia juga menyebut Anies tidak mengetahui progres kenaikan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Kritik PSI pada beberapa bulan terakhir ini terbukti. Anggaran satu per satu kegiatan mulai dipertanyakan. "Kami minta selaku kepala daerah agar Gubernur [DKI Jakarta] serius dalam menyusun anggaran. Kalau tidak mampu melakukan sendiri, libatkan publik," ujarnya.
