Jakarta, Gatra.com - Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Kemendagri Benny Irawan mengatakan, verifikasi yang dilakukan terhadap desa akan dilakukan secara menyeluruh. Namun penataan ini memerlukan waktu yang cukup lama.
"Batas akhir verifikasi yang dilakukan hingga akhir tahun ini hanya berlaku untuk Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra). Verifikasi secara menyeluruh meliputi desa-desa yang ada di Indonesia akan dilakukan. Hanya itu kan membutuhkan waktu yang panjang," kata Benny di Jakarta, Selasa (19/11).
Menurutnya, percepatan batas verifikasi bagi Kabupaten Konawe dilakukan lantaran adanya isu terkait desa fiktif yang belakangan mencuat. Sedangkan verifikasi untuk desa lain lebih merupakan evaluasi berupa penataan sesuai regulasi yang ada.
Benny mengatakan, agar masalah ini tidak berulang, pihaknya akan memperketat penyaluran dana desa. Kemendagri juga akan menyelidiki mekanisme pembentukan desa, termasuk identifikasi jumlah, lokasi, dan susunan pengurusnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyebut menerima banyak laporan ada desa baru tak berpenduduk yang dibentuk, agar bisa mendapat kucuran dana desa secara rutin tiap tahun. Diduga cara itu menimbulkan kerugian keuangan negara atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe pada anggaran tahun 2016 hingga 2018.
Terkait tersebut, Benny menegaskan tidak ada desa fiktif yang mendapatkan kucuran dana desa baik di Kabupaten Konawe maupun daerah lain.
"Saya mengatakan tidak ada desa maladministrasi yang menyedot dana desa. Desa itu ada. Tidak ada yang fiktif. Tapi memang ada beberapa desa yang perlu dikuatkan pembinaan administrasinya," kata Benny.
